Bendahara negara ini mengungkapkan, belanja tersebut tercecer di ratusan ribu kegiatan sehingga hasilnya tidak dirasakan maksimal oleh masyarakat.
Pemerintah pusat mencatat, Pemda memiliki 28.623 jenis program yang dipecah menjadi 263.135 kegiatan.
"Programnya dipecah menjadi 263.135 kegiatan. Kita bisa bayangkan ini yang disebut diecer-ecer itu seperti ini. Pokoknya kecil-kecil (asal) semuanya dapat, tapi tidak memperhatikan apakah pengeluaran itu akhirnya menghasilkan output dan outcome," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI membahas RUU HKPD, Senin (13/9/2021).
Baca juga: Menko Airlangga: Bupati dan Walikota Harus Mengakselerasi Belanja Daerah
Sri Mulyani menuturkan, pola belanjanya pun masih sama seperti pra pandemi Covid-19. Dana yang sudah ditransfer pemerintah pusat masih banyak mengendap di perbankan dan baru keluar setiap kuartal IV.
Hingga Juli 2021, pemerintah melihat ada Rp 173,73 triliun idle cash Pemda yang masih tersimpan di bank.
"Pola belanja APBD yang masih business as usual dan tertumpu di triwulan keempat mendorong terjadinya idle cash di daerah ini," ucap Sri Mulyani.
Harusnya kata Sri Mulyani, Pemda betul-betul memperhatikan setiap transfer yang disalurkan pusat agar semua program termasuk bansos bisa secepatnya tersalurkan ke masyarakat.
"Apalagi dalam situasi ini kami betul-betul memperhatikan setiap transfer harusnya kita harapkan langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Situasi ini betul-betul menjadi salah satu yang menjadi salah satu concern bersama," tuturnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.