Petakan Kondisi Ketenagakerjaan, Kemenaker Kembangkan Aplikasi WLKP Online

“Dengan pelaporan WLKP secara teratur, bisa diketahui apakah pekerja sudah atau belum dilindungi dengan program jaminan sosial tenaga kerja serta program jaminan kesehatannya,” ujar Dirjen Binwasnaker dan K3.

Lebih jauh, pelaporan WLKP Online dilakukan dalam rangka memaksimalkan layanan yang ada di SISNAKER.

Baca juga: Kemenaker Ungkap 3 Manfaat Program JKP

Hal tersebut diwujudkan melalui aplikasi Karirhub, layanan pengesahan  perusahaan dan perjanjian kerja bersama elektronik (e-PP/e-PKB), serta layanan lainnya.

Oleh karenanya Dirjen Binwasnaker dan K3 selalu mengingatkan kepada para stakeholder untuk bekerja sama agar kehadiran perluasan kesempatan kerja bermanfaat untuk kenyamanan pekerja dan kelangsungan usaha.

Tak hanya itu, Dirjen Binwasnaker dan K3 juga mengajak kepada para pengawas ketenagakerjaan baik yang ada di Kemenaker untuk tetap konsisten menerapkan K3, bersinergi,serta kolaborasi dalam penciptaan budaya K3 dan pengawasan yang responsif-berkeadilan.

Sebagai informasi, pelaporan WLKP Online diatur melalui peraturan turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2019.

Baca juga: Kemenaker Selenggarakan Pelatihan Vokasi Award 2021

Permenaker Nomor 4 Tahun 2019 berisi tentang perubahan atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2017 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan atau WLKP Online.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan secara tertulis pada saat mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan.

Setiap perusahaan wajib melaporkan setiap tahun mengenai ketenagakerjaan kepada menteri atau pejabat yang telah ditunjuk.

Dengan adanya implementasi WLKP Online, diharapkan kondisi ketenagakerjaan yang harmonis dan ideal dapat terwujud secara menyeluruh.

Baca juga: Kemenaker: Struktur dan Skala Upah Jamin Aspek Keadilan Pekerja