2023 Bebas Tenaga Honorer, Tjahjo: Alternatifnya Ikut Tes CPNS dan PPPK

Kompas.com - 24/05/2022, 16:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berupaya menekan jumlah tenaga honorer di instansi kementerian, lembaga, maupun pemerintahan daerah pada 2023. Diharapkan pada tahun tersebut, tak ada lagi pegawai yang berstatus honorer.

Sederet tenaga honorer pun kerap menyuarakan agar dapat diangkat untuk menyandang status pegawai negeri sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Lalu bagaimana pada tahun itu justru tenaga honorer masih belum mampu beralih status kepegawaian tetap?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, solusi terakhir agar tenaga honorer bisa beralih status kepegawaian hanya bisa melalui tes seleksi yang dilaksanakan pemerintah. Seperti tes seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun CPPPK.

Baca juga: Penghapusan Nakes Honorer Bisa Berdampak ke Kinerja Puskesmas

"Ikut tes (CPNS dan PPPK) ya alternatifnya lulus diterima dan tidak diterima," katanya dihubungi Kompas.com, Selasa (24/5/2022).

Apalagi kata Tjahjo, pemerintah telah mempermudah tenaga honorer agar bisa lulus tes seleksi dengan menurunkan nilai skornya (passing grade).

"Bisa ikut tes PPPK dan (passing) grade-nya sudah diturunkan," ucapnya.

Pemberitaan sebelumnya, mantan Menteri Dalam Negeri ini mengakui banyak keluhan dari para tenaga honorer yang menuntut untuk diangkat menjadi pegawai pemerintahan, entah itu melalui jalur seleksi PNS ataupun PPPK. Sebab, kata Tjahjo, diakui bahwa para tenaga honorer ini kalah berkompetisi ketika pengadaan CPNS dan CPPPK dibuka oleh pemerintah.

Baca juga: Ini Saran Komisi IX DPR ke Pemerintah agar Nakes Honorer Dapat Beralih Status

"Kita ikutkan tes PPPK, grade-nya diturunin oleh Pak Bima (Kepala BKN), tapi juga mereka (tenaga honorer) kalah bersaing dengan yang muda-muda. Mereka (tenaga honorer) yang tiga, empat tahun lagi pensiun sampai nangis," ujar Tjahjo saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR yang ditayangkan secara virtual, beberapa waktu lalu.

Tjahjo bilang, 1,2 juta tenaga honorer di semua instansi pemerintah pusat dan daerah telah diselesaikan. Sebab, pemerintah menegaskan bahwa tidak ada lagi perekrutan tenaga honorer.

Masih ada lagi 1,6 juta pegawai honorer yang masih harus diselesaikan. Namun, jalan satu-satunya untuk menyelesaikan sisanya harus menantikan pensiun.

"Kami terbebani 1,6 juta tadilah pegawai administrasi yang jadi guru, jadi penyuluh, jadi perawat, kan enggak mungkin ini dipecat. Ya mereka menunggu pensiun," ungkapnya.

Baca juga: Tangis Tenaga Honorer ke Menteri Tjahjo: Kami Sudah Lahirkan Sarjana, Mbok Ya Diangkat...

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Batasi Bersubsidi Pupuk Mulai 2023, Hanya untuk Urea dan NPK

Pemerintah Batasi Bersubsidi Pupuk Mulai 2023, Hanya untuk Urea dan NPK

Whats New
Bantu Sukseskan Mudik Lebaran 2022, Kompas.com Dianugerahi Penghargaan dari Kemenhub

Bantu Sukseskan Mudik Lebaran 2022, Kompas.com Dianugerahi Penghargaan dari Kemenhub

Whats New
PT Mahaka Radio Integra Masih Bukukan Rugi Pada 2021, Sebesar Rp 27 Miliar

PT Mahaka Radio Integra Masih Bukukan Rugi Pada 2021, Sebesar Rp 27 Miliar

Whats New
Peduli Pendidikan Generasi Muda, Elnusa Petrofin Luncurkan “Pojok Baca” di Bantar Gebang

Peduli Pendidikan Generasi Muda, Elnusa Petrofin Luncurkan “Pojok Baca” di Bantar Gebang

Rilis
Pemerintah Lelang Sukuk Besok, Ini Tingkat Imbalannya

Pemerintah Lelang Sukuk Besok, Ini Tingkat Imbalannya

Whats New
Sebulan ke Depan, Pasar Saham dan Obligasi Diproyeksi Tetap Fluktuatif

Sebulan ke Depan, Pasar Saham dan Obligasi Diproyeksi Tetap Fluktuatif

Earn Smart
Kementan Usulkan Tambahan Anggaran untuk Penanganan PMK Jadi Rp 4,6 Triliun

Kementan Usulkan Tambahan Anggaran untuk Penanganan PMK Jadi Rp 4,6 Triliun

Whats New
Ini Kronologi Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang Km 92

Ini Kronologi Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang Km 92

Whats New
Indonesia Diyakini Jadi Negara Terdepan dalam Transisi Energi

Indonesia Diyakini Jadi Negara Terdepan dalam Transisi Energi

Whats New
Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Whats New
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi di Garuda Indonesia, Ini Kata Erick Thohir

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi di Garuda Indonesia, Ini Kata Erick Thohir

Whats New
Cara Transfer DANA ke OVO dan Sebaliknya dengan Mudah

Cara Transfer DANA ke OVO dan Sebaliknya dengan Mudah

Whats New
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Sebanyak 58.275 Hewan Ternak Sudah Divaksin Penyakit Mulut dan Kuku

Sebanyak 58.275 Hewan Ternak Sudah Divaksin Penyakit Mulut dan Kuku

Whats New
Asosiasi Serikat Pekerja Tolak Revisi UU PPP dan Layangkan 'Judicial Review'

Asosiasi Serikat Pekerja Tolak Revisi UU PPP dan Layangkan "Judicial Review"

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.