Pemborosan Anggaran, Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah Lewat Vendor

"Dari 24.000 aplikasi itu, kami pelan-pelan mulai lakukan shutdown atau ditutup, dan pindahkan pelan-pelan," ungkapnya.

Ia menjelaskan, penggunaan aplikasi pemerintah saat ini memang tidak efisien lantaran masing-masing aplikasi bekerja sendiri, tidak terintegrasi.

Baca juga: Perusahaan Tahan Ijazah Karyawan, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Bahkan, setiap kementerian/lembaga serta pemerintah daerah memiliki aplikasi yang berbeda-beda setiap unitnya.

Di sisi lain, pemerintah juga menggunakan 2.700 pusat data dan hanya 3 persen yang berbasis cloud. Sisanya bekerja sendiri-sendiri yang mengakibatkan sangat sulit untuk terintegrasi guna menghasilkan satu data sebagai implementasi dari data driven policy di Indonesia.

Oleh sebab itu, kata Johnny, pemerintah tengah menyiapkan super apps yang nantinya hanya akan ada antara 8 sampai 10 aplikasi untuk kementerian/lembaga ataupun pemerintah daerah.

"Jadi ini memang perlu disiapkan dengan benar karena sangat tidak efisien. Paling tidak hanya 8 aplikasi. Ini sedang kami siapkan dalam roadmap kami," tutup dia.

Baca juga: Untung Rugi Membeli Rumah Lewat Over Kredit

Pentingnya digitalisasi

Luhut juga menekankan digitalisasi merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia untuk menjadi negara maju selain dengan hilirisasi, dana desa dan harga komoditas.

Ia mencontohkan kesuksesan e-katalog atau katalog elektronik yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Mantan Menko Polhukam itu menyebut ada potensi pengadaan barang/jasa pemerintah senilai hingga Rp 1.600 triliun yang sekitar 90 persennya masih dipasok melalui impor.

Pemerintah pun terus mendorong agar angka belanja pemerintah tersebut bisa dilakukan di Indonesia agar roda ekonomi bisa berputar di dalam negeri.

"Anda lihat e-katalog, ada 105 miliar dollar AS atau Rp 1.600 triliun yang selama ini kita impor hampir 90 persen. Sekarang, bertahap dari mulai tahun lalu, itu sudah mulai kita masukkan e-katalog," ungkap Luhut.

Baca juga: Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

"Itu Pak Anas punya prestasi, itu sudah Rp 400 triliun tahun lalu. Tahun ini Presiden memberikan instruksi itu 90 persen kita harus capai tahun ini. Itu bisa," tegasnya.

Dalam catatan Kemenko Marves, realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) pada 2022 oleh kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN mencapai Rp 698,68 triliun atau 69,78 persen dari komitmen Rp 1.001,26 triliun.

Adapun pada tahun 2023, pemerintah menargetkan belanja produk dalam negeri (PDN) sebanyak 95 persen dengan penayangan 5 juta produk dalam negeri di e-katalog.

Luhut menegaskan efisiensi melalui terbangunnya ekosistem digitalisasi diyakini akan mampu mengurangi korupsi serta mendorong inovasi anak bangsa.

"Memang tiba-tiba naik penerimaan pajak kita 48,6 persen itu dari batu? Dari efisiensi. Karena semua terdigitalisasi. Ini yang kita bangun, ekosistem, sehingga akan mengurangi korupsi, akan membuat efisiensi dan akan juga membuat inovasi-inovasi anak muda Indonesia," tutur Luhut Pandjaitan.

Baca juga: Apa Bedanya Intan, Permata, dan Berlian?