Tahap Awal Bersih-bersih Dana Pensiun BUMN yang Rugikan Negara Rp 300 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendorong program 'bersih-bersih' perusahaan pelat merah. Kali ini yang menjadi fokus pembenahan yakni dana pensiun (dapen) BUMN.

Pada Selasa (3/10/2023) kemarin, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dapen BUMN yang bermasalah ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Laporan ini berdasarkan hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BPKP telah mengaudit 4 dana pensiun BUMN, yakni dana pensiun PT Inhutani (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I, PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food.

Baca juga: 4 Dana Pensiun BUMN Dilaporkan ke Kejagung, Rugikan Negara Rp 300 Miliar

SHUTTERSTOCK/ITTIGALLERY Ilustrasi dana pensiun, tabungan pensiun.

"Jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu kerugian negara Rp 300 miliar. (Kerugian negara tersebut) belum menyeluruh (nanti akan dibuka) oleh BPKP dan Kejaksaan. Artinya bisa lebih besar lagi," ujar Erick dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Nilai kerugian negara tersebut masih berpotensi meningkat karena BPKP baru melakukan audit 10 persen dari total transaksi 4 dapen BUMN yang mencapai Rp 1,125 triliun.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, dalam pemeriksaan 4 dana pensiun BUMN tersebut dilakukan penilaian berdasarkan akuntabilitas, tata kelola, dan identifikasi area-area berisiko, serta rekomendasi perbaikan.

Baca juga: BPKP Ungkap 2 Dana Pensiun BUMN Terindikasi Korupsi

"Kami menemukan memang transaksi ini beberapa dilakukan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik, bahkan dua dapen ada indikasi fraud," ungkapnya.

Ateh menjelaskan, audit 4 dapen BUMN itu merupakan tahap awal dari upaya 'bersih-bersih'. BPKP baru mengambil sampling 10 persen dari transaksi investasi 4 dapen BUMN untuk dilakukan audit.