"Jadi yang 4 ini yang paling rendah yield-nya, dan memang jelas ada investasi-investasi yang merugikan, dan ada tata kelola yang dilanggar," imbuh Tiko.
Dia pun mengakui ada potensi membesarnya kerugian negara yang ditimbulkan dari penyimpanan transaksi investasi dapen BUMN. Hal ini seiring masih dilakukannya pemeriksaan oleh Kejagung dan berlanjutnya audit oleh BPKP.
"Nanti memang dari pemeriksaan dan penyelidikan Kejagung akan melihat ini meluas apa enggak, tergantung nanti. Kalau misalnya ada suatu anatomi yang meluas, nanti bisa lebih besar. Yang jelas yang sudah di sampling oleh BPKP 10 persennya dulu," jelasnya.
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan sebanyak 34 dapen perusahaan pelat merah dalam kondisi tidak sehat. Jumlah ini naik dari sebelumnya sebanyak 31 dapen BUMN yang disebut bermasalah.
Ia menjelaskan, dengan total 48 dapen BUMN, maka artinya saat ini 70 persen dapen BUMN dalam kondisi yang tidak sehat.
Baca juga: Kemenkeu: Industri Asuransi dan Dana Pensiun Punya Banyak Pekerjaan Rumah
"Ternyata dari 48 dana pensiun yang dikelola BUMN, itu 70 persen sakit, 34 bisa dinyatakan tidak sehat," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Temuan itu berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan Kementerian BUMN. Setelahnya, dilakukan audit lebih lanjut oleh BPKP atas permintaan Kementerian BUMN.
Namun, saat ini audit yang dilakukan tengah berfokus pada 4 dapen BUMN yakni Inhutani, AP I, PTPN, dan ID Food yang penempatan investasinya memberikan imbal hasil terlalu rendah.
Erick pun mengaku kecewa dengan adanya temuan dana pensiun BUMN bermasalah, bahkan terindikasi korupsi. Ia geram dengan para oknum di dana pensiun BUMN yang menyelewengkan dana pensiun dan merugikan negara.