APBN 2024 Dukung Kesejahteraan Anak, dari Layanan Kesehatan hingga Inklusi Digital

Inisiatif itu mencakup serangkaian langkah yang lebih dari sekadar penegakan hukum, melibatkan kampanye pendidikan, dan program dukungan untuk keluarga.

“Upaya itu untuk memastikan anak-anak tidak dipaksa bekerja dengan mengorbankan pendidikan dan kesejahteraan mereka,” tulis Kemenkeu.

Upaya penegakan hukum menjadi bagian integral dari inisiatif itu. Pemerintah memastikan regulasi yang melarang pekerjaan anak dijalankan dengan tegas. 

Langkah-langkah penegakan hukum bertujuan memberikan efek jera dan menunjukkan konsekuensi yang serius bagi pelaku pelanggaran hak anak. 

“Pemantauan dan penindakan hukum terhadap kasus pekerja anak menjadi komitmen nyata pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dengan serius,” tulis Kemenkeu.

Baca juga: Alokasi DAU Capai Rp 427,69 Triliun pada 2024, untuk Gaji ASN hingga Dana Pendidikan 

Selain upaya penegakan hukum, APBN juga mewujudkan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk pekerjaan anak terhadap perkembangan fisik dan mental anak-anak. 

Kampanye pendidikan itu bertujuan mengubah paradigma masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bebas dari eksploitasi pekerjaan.

Lebih jauh lagi, program dukungan untuk keluarga menjadi kunci dalam mengatasi akar permasalahan pekerja anak. 

“APBN memastikan adanya program yang memberdayakan keluarga, khususnya mereka yang rentan terhadap praktik pekerja anak,” tulis Kemenkeu.

Dukungan itu melibatkan bantuan keuangan, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan kesehatan untuk mengurangi tekanan ekonomi yang mungkin menjadi pemicu pekerjaan anak.

Baca juga: Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Jadi Solusi untuk Percepat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Dengan pendekatan holistik tersebut, APBN tidak hanya menangani konsekuensi pekerjaan anak secara langsung, tetapi juga berusaha menangani akar permasalahan melalui edukasi, penegakan hukum, dan dukungan keluarga. 

“Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang tanpa mengorbankan hak-hak fundamental mereka,” tulis Kemenkeu.

Bantuan sosial dan perlindungan

APBN turut melibatkan sejumlah program bantuan sosial yang dirancang khusus sebagai upaya memberikan perlindungan dan bantuan kepada keluarga dalam kondisi rentan.

Program itu dirancang memberikan dukungan komprehensif, yang mencakup aspek keuangan, nutrisi, dan bantuan khusus untuk keluarga, terutama anak-anak, yang menghadapi tantangan ekonomi.

Bantuan keuangan yang disalurkan melalui program itu dirancang memberikan bantuan langsung kepada keluarga yang membutuhkan. Ini dilakukan agar dapat membantu mereka mengatasi kesulitan ekonomi yang mungkin dihadapi.  

Baca juga: Kemenkeu Paparkan Arah Kebijakan 2024, dari Dana Desa hingga Otsus 

Langkah tersebut tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk memberikan keamanan finansial kepada keluarga agar mereka dapat fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok anak-anak.

“Dukungan nutrisi menjadi elemen kunci dalam program bantuan sosial ini. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa anak-anak yang berada dalam kondisi rentan mendapatkan asupan nutrisi yang memadai,” tulis Kemenkeu. 

Pemberian kepastian itu tidak hanya mencakup distribusi makanan bergizi, tetapi juga penyuluhan tentang pola makan sehat agar tumbuh kembang anak-anak tetap optimal.

“Melalui pendekatan holistik ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat,” tulis Kemenkeu. 

Tujuan utama pengamanan kondisi sosial masyarakat adalah melindungi anak-anak dari dampak negatif kemiskinan, memberikan mereka akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, serta membentuk fondasi yang lebih kuat bagi masa depan yang lebih baik. 

Baca juga: Kemenkeu Pastikan PNBP 2024 Digunakan untuk Jaga Kelestarian Lingkungan

“Program bantuan sosial ini mencerminkan peran APBN dalam menjaga keberlanjutan dan inklusivitas dalam pembangunan sosial ekonomi negara,” tulis Kemenkeu.