Pemutihan Pajak Kendaraan Jateng 2023: Jadwal, Syarat, dan Caranya

KOMPAS.com - Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di wilayah Jawa Tengah (Jateng) dimulai hari ini, Rabu (26/4/2023).

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Jateng terdiri dari bebas sanksi administrasi, bebas bea balik nama mobil dan motor kepemilikan kedua dan seterusnya (BBNKB II), dan bebas pajak progresif.

Program ini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, Pembebasan Progresif Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tunggakan Tahun Kelima dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

Lantas, kapan jadwal pemutihan pajak kendaraan bermotor Jateng tahun ini?

Baca juga: Pemutihan Pajak Kendaraan Jateng Mulai Besok, Cek Syaratnya

Jadwal pemutihan pajak kendaraan bermotor Jateng 2023

Dilansir dari laman resmi Bappenda, program bebas sanksi adminitrasi atau denda pajak akan berlangsung hingga 21 Juni 2023.

Adapun program bebas BBNKB II dan bebas pajak progresif akan dilaksanakan sampai dengan 22 Desember mendatang.

Masyarakat dapat memanfaatkan program ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sebab, ditegaskan bahwa tidak ada perpanjangan tanggal program pemutihan pajak ini.

Untuk diketahui, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berlaku baik dalam maupun luar provinsi.

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh BAPENDA_JATENG (@bapenda_jateng)

Baca juga: Daftar Gaji Pegawai Pajak dan Tunjangan Kinerjanya

Syarat pemutihan denda pajak Jateng 2023

- Bebas denda pajak kendaraan bermotor (PKB)

Sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor adalah denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diperhitungkan sejak tanggal jatuh tempo.

Dituliskan dalam Pergub Nomor 9 Tahun 2023, pembebasan sanksi administratif atau pemutihan denda pajak ini diberikan terhadap kendaraan bermotor milik orang pribadi, badan hukum, maupun instansi pemerintah di wilayah Provinsi.

Bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB selama masa pembebasan sanksi administratif, maka hanya dikenai pokok PKB.

Lebih lanjut, persyaratan atau dokumen yang dibutuhkan dalam program bebas sanksi administrasi atau denda pajak sebagai berikut:

• Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli?
• Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli sesuai STNK.

Apabila bertepatan dengan masa habis STNK, maka persyaratannya dilengkapi dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan bukti cek fisik kendaraan.

Baca juga: Cara Cek NIK Terdaftar Sebagai NPWP atau Belum

- Bebas bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB II)

Pembebasan BBNKB II adalah pembebasan bea balik nama terhadap kendaraan bermotor milik orang pribadi, badan hukum, instansi pemerintah dari dalam dan luar provinsi yang akan didaftarkan di provinsi Jateng.

Nantinya, wajib pajak yang akan melakukan pembayaran BBNKB II tidak akan dikenai biaya balik nama dan denda balik nama.