Pinjol Bisa Akses Data Kependudukan, Pinjam Uang Lebih Cepat, tapi...

Kompas.com - 11/06/2020, 13:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan hak akses data kependudukan kepada aplikasi pinjaman online (pinjol) untuk kepentingan verifikasi data konsumen.

Tak hanya kepada pinjol, akses data kependudukan juga diberikan kepada beberapa perbankan, penyedia layanan kesehatan, dan amil zakat nasional.

Secara total, hak ini diberikan kepada 13 lembaga jasa keuangan.

Baca juga: Utang Pinjaman Online Menggunung? Lunasi dengan 3 Cara Sederhana Ini

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, saat ini telah terdapat 2.108 yang memanfaatkan data kependudukan dengan ditambahkan 13 lembaga jasa keuangan itu.

"Pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna dapat meningkatkan kecepatan, efektifitas, dan kemudahan proses bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai layanan publik seperti di bidang pembiayaan," kata Zudan dalam konferensi video di Jakarta, Kamis (11/6/2020).

Sementara itu, CEO PT Ammana Fintek Syariah (Ammana) Lutfi Adhiansyah menyatakan, akses data kependudukan ini hanya untuk proses know your customer (KYC).

Penyelenggara pinjol ini mengaku tak akan melihat seluruh data penduduk Indonesia.

"Kami mencocokkan data yang kami sudah punya ke Dukcapil. Ketika terjadi kecocokan, maka akan ada pesan dari sistemnya Dukcapil ini bahwa data pengguna terverifikasi. Setelah itu baru kita proses," kata Lutfi dalam kesempatan yang sama.

Baca juga: 88 Fintech Sudah Restrukturisasi Pinjaman Online Senilai Rp 237 Miliar

Dia mengungkap, hak akses data kependudukan ini membuat verifikasi lebih aktual sehingga pinjol lebih mampu memitigasi risiko yang muncul.

Misalnya, saat pengguna memberikan data palsu untuk mengakses pinjaman online.

Selain itu, proses verifikasi yang cepat membuat pengguna tak perlu menunggu waktu lama untuk mendapat persetujuan dari platform.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Spend Smart
Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Rilis
Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Whats New
DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

Whats New
Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.