Luhut Minta PSBB Diperketat, Pengusaha: Ekonomi Otomatis Anjlok

Kompas.com - 15/12/2020, 20:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menanggapai rencana pemerintah untuk kembali memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB), khususnya di Jakarta, seiring dengan peningkatan kasus Covid-19 yang tinggi.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, penerapan PSBB yang ketat tentu akan berdampak pada anjloknya perekonomian, sebab aktivitas ekonomi tak bisa berjalan dengan baik. Seperti halnya yang terjadi pada pengetatan PSBB sebelumnya.

"Pengetatan langsung berdampak pada drop-nya ekononomi, itu sudah pasti. Kita sudah dua kali pengetatan PSBB penuh. Jadi kalau terjadi lagi, otomatis ekonomi anjlok lagi," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (15/12/2020).

Baca juga: Apindo: 6 Juta Pekerja Dirumahkan akibat Covid-19

Menurutnya, hal terpenting dalam pengendalian pandemi adalah disiplin masyarakat dan pengawasan pemerintah di lapangan, tak hanya mengandalkan pembatasan aktivitas melalui PSBB.

Ia bilang, tiap kali terjadi peningkatan kasus yang terdampak adalah sektor riil karena pemerintah merespons dengan pengetatan pembatasan. Namun, masyarakat yang tidak disiplin protokol kesehatan tak mendapat tindakan tegas.

Hadiyadi menilai, meski vaksin Covid-19 saat ini telah ditemukan dan vaksinasi akan segera dilakukan di Indonesia, namun pandemi akan sulit berakhir jika tak ada kedisplinan dan penegakkan aturan yang konsisten.

"Vaksin satu-satunya jalan, itu belum tentu. Kita belum tahu efektivitasnya bagaimana dan cakupan vaksinasi berapa juta orang. Ini kan masih planning. Sehingga kondisi ini sangat berat, otomatis tiap pengetatan PSBB membuat anjlok (ekonomi)," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home) hingga 75 persen.

Baca juga: Apindo: Upah Minimum Tidak Didesain untuk Satu Keluarga

Selain itu, kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang seperti hajatan maupun acara keagamaan harus dibatasi atau dilarang. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu mengusulkan, agar kegiatan dapat dilakukan secara daring.

“Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mall, dan tempat hiburan,” ujar Luhut dalam keterangan resminya, Selasa (15/12/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenaker Dorong Perusahaan Segera Daftarkan Pekerjanya yang Belum Terdaftar Jamsostek

Kemenaker Dorong Perusahaan Segera Daftarkan Pekerjanya yang Belum Terdaftar Jamsostek

Whats New
Mie Sedaap Ditarik di Hong Kong, Ini Kata BPOM

Mie Sedaap Ditarik di Hong Kong, Ini Kata BPOM

Whats New
Kementerian PUPR Targetkan Penyelesaian 9 Bendungan Hingga Akhir 2022

Kementerian PUPR Targetkan Penyelesaian 9 Bendungan Hingga Akhir 2022

Whats New
BTPN Salurkan Kredit Rp 149,26 Triliun hingga Akhir Juni, Masih Didominasi Segmen Korporasi

BTPN Salurkan Kredit Rp 149,26 Triliun hingga Akhir Juni, Masih Didominasi Segmen Korporasi

Whats New
5 Tips Memilih Investasi yang Aman, Apa Saja?

5 Tips Memilih Investasi yang Aman, Apa Saja?

Whats New
Bank Raya Tunjuk Ida Bagus Jadi Dirut Baru, Gantikan Kaspar Situmorang

Bank Raya Tunjuk Ida Bagus Jadi Dirut Baru, Gantikan Kaspar Situmorang

Whats New
Bantu Perusahaan Bangun Relasi dengan Stakeholder, Tada Gifting Diluncurkan

Bantu Perusahaan Bangun Relasi dengan Stakeholder, Tada Gifting Diluncurkan

Whats New
Pendapatan Klinko (KLIN) Naik 215 Persen pada Semester I-2022

Pendapatan Klinko (KLIN) Naik 215 Persen pada Semester I-2022

Whats New
Astra Internasional Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Astra Internasional Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Krisis Inggris, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Cukup Kuat

Krisis Inggris, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Cukup Kuat

Whats New
Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Pegawai Kontrak, Ini Posisi yang Dibutuhkan

Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Pegawai Kontrak, Ini Posisi yang Dibutuhkan

Work Smart
Syarat dan Cara Membuat Akun Pendataan Tenaga non-ASN BKN 2022

Syarat dan Cara Membuat Akun Pendataan Tenaga non-ASN BKN 2022

Whats New
BRI Buka Lowongan Kerja Lewat Jalur Program BFLP hingga 11 Oktober

BRI Buka Lowongan Kerja Lewat Jalur Program BFLP hingga 11 Oktober

Work Smart
Erick Thohir dan Sandiaga Uno Komitmen Dukung Permodalan dan Kemampuan UMKM Perempuan

Erick Thohir dan Sandiaga Uno Komitmen Dukung Permodalan dan Kemampuan UMKM Perempuan

Whats New
Belanja Pemerintah Bakal Topang Laju Ekonomi di Kuartal IV-2022

Belanja Pemerintah Bakal Topang Laju Ekonomi di Kuartal IV-2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.