Luhut Minta PSBB Diperketat, Pengusaha: Ekonomi Otomatis Anjlok

Kompas.com - 15/12/2020, 20:27 WIB
Ketua Asoiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/2/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIKetua Asoiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menanggapai rencana pemerintah untuk kembali memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB), khususnya di Jakarta, seiring dengan peningkatan kasus Covid-19 yang tinggi.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, penerapan PSBB yang ketat tentu akan berdampak pada anjloknya perekonomian, sebab aktivitas ekonomi tak bisa berjalan dengan baik. Seperti halnya yang terjadi pada pengetatan PSBB sebelumnya.

"Pengetatan langsung berdampak pada drop-nya ekononomi, itu sudah pasti. Kita sudah dua kali pengetatan PSBB penuh. Jadi kalau terjadi lagi, otomatis ekonomi anjlok lagi," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (15/12/2020).

Baca juga: Apindo: 6 Juta Pekerja Dirumahkan akibat Covid-19

Menurutnya, hal terpenting dalam pengendalian pandemi adalah disiplin masyarakat dan pengawasan pemerintah di lapangan, tak hanya mengandalkan pembatasan aktivitas melalui PSBB.

Ia bilang, tiap kali terjadi peningkatan kasus yang terdampak adalah sektor riil karena pemerintah merespons dengan pengetatan pembatasan. Namun, masyarakat yang tidak disiplin protokol kesehatan tak mendapat tindakan tegas.

Hadiyadi menilai, meski vaksin Covid-19 saat ini telah ditemukan dan vaksinasi akan segera dilakukan di Indonesia, namun pandemi akan sulit berakhir jika tak ada kedisplinan dan penegakkan aturan yang konsisten.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Vaksin satu-satunya jalan, itu belum tentu. Kita belum tahu efektivitasnya bagaimana dan cakupan vaksinasi berapa juta orang. Ini kan masih planning. Sehingga kondisi ini sangat berat, otomatis tiap pengetatan PSBB membuat anjlok (ekonomi)," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home) hingga 75 persen.

Baca juga: Apindo: Upah Minimum Tidak Didesain untuk Satu Keluarga

Selain itu, kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang seperti hajatan maupun acara keagamaan harus dibatasi atau dilarang. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu mengusulkan, agar kegiatan dapat dilakukan secara daring.

“Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mall, dan tempat hiburan,” ujar Luhut dalam keterangan resminya, Selasa (15/12/2020).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mudah, Cara Gadai BPKB Kendaraan di Pegadaian

Mudah, Cara Gadai BPKB Kendaraan di Pegadaian

Whats New
Pemerintah Harus Waspadai Kenaikan Harga Komoditas yang Bisa Pengaruhi Kinerja Ekspor

Pemerintah Harus Waspadai Kenaikan Harga Komoditas yang Bisa Pengaruhi Kinerja Ekspor

Whats New
Cara Bayar Pajak Online Via E-Billing

Cara Bayar Pajak Online Via E-Billing

Whats New
8 BUMN Dapat PMN Rp 35,13 Triliun, Tertinggi IFG dan Hutama Karya

8 BUMN Dapat PMN Rp 35,13 Triliun, Tertinggi IFG dan Hutama Karya

Whats New
Strategi Bayar Utang Tak Jelas, Evergrande Tetap Yakin Bisa Keluar dari Krisis

Strategi Bayar Utang Tak Jelas, Evergrande Tetap Yakin Bisa Keluar dari Krisis

Whats New
Penggunaan QRIS Lintas Negara Bakal Diperluas ke Malaysia dan Arab Saudi

Penggunaan QRIS Lintas Negara Bakal Diperluas ke Malaysia dan Arab Saudi

Whats New
Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun di 2022, Bahlil Minta Anggaran Kementeriannya Ditambah Rp 600 Miliar

Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun di 2022, Bahlil Minta Anggaran Kementeriannya Ditambah Rp 600 Miliar

Whats New
Pengusaha Retail Keluhkan Regulasi Pemprov DKI Jakarta Terkait Larangan Display Rokok

Pengusaha Retail Keluhkan Regulasi Pemprov DKI Jakarta Terkait Larangan Display Rokok

Rilis
ADB Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2022 Jadi 4,8 Persen

ADB Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2022 Jadi 4,8 Persen

Whats New
Gubernur BI Beberkan Dampak Krisis Evergrande ke Indonesia

Gubernur BI Beberkan Dampak Krisis Evergrande ke Indonesia

Whats New
Tips Hindari Transaksi Bodong Pinjol Ilegal

Tips Hindari Transaksi Bodong Pinjol Ilegal

Rilis
 IHSG Parkir di Zona Hijau pada Penutupan Sesi I, Rupiah Melemah

IHSG Parkir di Zona Hijau pada Penutupan Sesi I, Rupiah Melemah

Whats New
Kementan dan Kemendag Beda Pendapat soal Penyebab Kenaikan Harga Jagung

Kementan dan Kemendag Beda Pendapat soal Penyebab Kenaikan Harga Jagung

Whats New
Bantah Pernyataan Menteri Perdagangan, Kementan Buka-bukaan Soal Stok Jagung

Bantah Pernyataan Menteri Perdagangan, Kementan Buka-bukaan Soal Stok Jagung

Whats New
ADB Kembali Pangkas Proyeksi Ekonomi RI, Jadi 3,5 Persen Sepanjang 2021

ADB Kembali Pangkas Proyeksi Ekonomi RI, Jadi 3,5 Persen Sepanjang 2021

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.