Cara Menonaktifkan NPWP Secara Online, Tak Perlu ke Kantor Pajak

Kompas.com - 01/06/2022, 23:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kini tak perlu lagi mendatangi Kantor pelayanan Pajak (KPP). Karena, menonaktifkan NPWP bisa dilakukan secara online. Lalu, bagaimana cara menonaktifkan NPWP secara online (cara menghapus NPWP)?

Menonaktifkan NPWP bisa diajukan oleh masyarakat yang tidak lagi memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak (WP). Permohonan ini bisa dilakukan baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan.

Cara menghapus NPWP atau cara menonaktifkan NPWP online bisa dilakukan melalui aplikasi e-Registration. Berikut ini langkah-langkahnya.

Cara menonaktifkan NPWP secara online

Baca juga: Cara Perpanjang SIM Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

  • Mengisi formulir penghapusan NPWP yang terdapat di laman Ditjen Pajak di link: https://pajak.go.id/id/formulir-pajak/formulir-penghapusan-npwp
  • File formulir menonaktifkan NPWP bisa ditemukan dengan menggulir laman ke bawah, hingga menemukan nama file "Formulir Penghapusan NPWP.xls" (format Excel)
  • Setelah diunduh dan diisi, unggah dokumen formulir melalui aplikasi e-Registration di https://ereg.pajak.go.id/login
  • Jika dokumen telah diterima lengkap, KPP akan menerbitkan bukti penerimaan melalui e-mail. Namun, jika dokumen belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 hari setelah permohonan diajukan, maka permohonan akan dianggap tidak diajukan
  • Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia, permohonan penghapusan NPWP dapat diajukan oleh ahli waris, pelaksana wasiat, atau yang mengurus harta warisan

Syarat dokumen untuk menonaktifkan NPWP

Baca juga: Cara Perpanjang Paspor Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Adapun dokumen syarat penghapusan NPWP, berbeda-beda sesuai dengan pemohon saat itu. Berikut ini rinciannya.

  • WP meninggal: surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang dan surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris, untuk orang pribadi yang meninggal dunia.
  • WP yang meninggalkan Indonesia secara permanen: dokumen menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
  • Bendahara pemerintah: dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara.
  • WP dengan NPWP ganda: surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWP ganda dan fotokopi semua kartu NPWP yang dimiliki
  • WP perempuan yang sudah menikah: fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan surat pernyataan tidak membuat, perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami.
  • WP Badan: dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak badan termasuk bentuk usaha tetap telah dibubarkan, sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Cara Membuat SKCK Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Dokumen yang diunggah ini dianggap sudah ditandatangani dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Apabila NPWP telah dinonaktifkan, maka WP akan menjadi WP Non-efektif. Berdasarkan informasi di laman DJP, penetapan status WP Non-efektif akan memiliki konsekuensi sebagai berikut:

  • Tidak melaksanakan kewajiban melaporkan SPT
  • Tidak akan diterbitkan surat teguran sekalipun jika tidak menyampaikan SPT
  • Tidak akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administrasi sebagai akibat tidak melaporkan SPT

Wajib pajak yang boleh menonaktifkan NPWP

Baca juga: Cara Cek BI Cheking atau SLIK OJK Online dengan Mudah

Melansir indonesia.go.id, syarat menonaktifkan NPWP mengacu pada Pasal 9 ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-20/PJ/2013. Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa penghapusan NPWP boleh dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai perundang-undangan perpajakan.

Adapun wajib pajak yang diperbolehkan menonaktifkan NPWP adalah sebagai berikut:

  • Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
  • Bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran.
  • Warga asing yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
  • Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 NPWP
  • Wajib pajak yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai yang telah diberikan NPWP melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak

Baca juga: Cara Membuat Sertifikat Tanah, Beserta Syarat dan Biayanya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akuisisi Bisnis Konsumer Masih Berlangsung, Citi Pastikan Kegiatan Operasional Tidak Terganggu

Akuisisi Bisnis Konsumer Masih Berlangsung, Citi Pastikan Kegiatan Operasional Tidak Terganggu

Whats New
PLN Hadirkan Gardu Induk Digital Pertama di Indonesia

PLN Hadirkan Gardu Induk Digital Pertama di Indonesia

Whats New
Luhut Ingin Pembangunan Infrastruktur Bisa Bebaskan Papua Barat dari Keterisolasian

Luhut Ingin Pembangunan Infrastruktur Bisa Bebaskan Papua Barat dari Keterisolasian

Whats New
Mendag Zulhas Musnahkan 750 Bal Pakaian Bekas Impor, Nilainya Rp 8,5 Miliar

Mendag Zulhas Musnahkan 750 Bal Pakaian Bekas Impor, Nilainya Rp 8,5 Miliar

Whats New
Dari Peta Digital hingga Investasi, Berikut 3 Inovasi Buatan Talenta Lokal di ID Tech HQ - Grab untuk Pengguna dan Mitra

Dari Peta Digital hingga Investasi, Berikut 3 Inovasi Buatan Talenta Lokal di ID Tech HQ - Grab untuk Pengguna dan Mitra

BrandzView
Sesi I Perdagangan, IHSG Terkoreksi 0,36 Persen

Sesi I Perdagangan, IHSG Terkoreksi 0,36 Persen

Whats New
ASDP Indonesia Ferry Catatkan Laba Bersih Rp 340 Miliar Semester I-2022

ASDP Indonesia Ferry Catatkan Laba Bersih Rp 340 Miliar Semester I-2022

Whats New
Perusahaan Lokal Ini Ekspor 17 Ton Pupuk ke Nigeria

Perusahaan Lokal Ini Ekspor 17 Ton Pupuk ke Nigeria

Whats New
Rupiah Perkasa, Simak Kurs IDR-USD di 5 Bank Hari Ini

Rupiah Perkasa, Simak Kurs IDR-USD di 5 Bank Hari Ini

Whats New
Indonesia Tahan dari Gejolak Global, Ekonom: Pertumbuhan Ekspor Jadi Payung Bagi Perekonomian

Indonesia Tahan dari Gejolak Global, Ekonom: Pertumbuhan Ekspor Jadi Payung Bagi Perekonomian

Whats New
Sambut Hari UMKM Nasional, Lazada Kembangkan Ekosistem Ekonomi Digital di Jatim

Sambut Hari UMKM Nasional, Lazada Kembangkan Ekosistem Ekonomi Digital di Jatim

Whats New
Tol Laut Mobilisasi 1,3 Juta Liter Minyakita ke Papua, Maluku dan NTT

Tol Laut Mobilisasi 1,3 Juta Liter Minyakita ke Papua, Maluku dan NTT

Whats New
Tempat Wisata dari Bekas Tambang Danau Pading, Sandiaga Uno: Jadi Berkah

Tempat Wisata dari Bekas Tambang Danau Pading, Sandiaga Uno: Jadi Berkah

Whats New
Pemerintah Sudah Kantongi Rp 7,65 Triliun dari Pajak Digital

Pemerintah Sudah Kantongi Rp 7,65 Triliun dari Pajak Digital

Whats New
Lelang Rumah Murah di Bogor, Harga Mulai Rp 150 Juta

Lelang Rumah Murah di Bogor, Harga Mulai Rp 150 Juta

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.