Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Gede Suarnaya
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama, Ditjen Pajak, Kemenkeu RI

Penyuluh Pajak

Pendidikan Gratis, Kesadaran Pajak, dan Modal Sosial

Kompas.com - 30/06/2024, 15:08 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PENDIDIKAN gratis masih menjadi dambaan setiap orangtua di Indonesia, terutama mengingat biaya pendidikan yang terus meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), biaya pendidikan semakin tinggi seiring dengan naiknya jenjang pendidikan.

Laporan Statistik Penunjang Pendidikan 2021 BPS menunjukkan bahwa rata-rata biaya pendidikan untuk perguruan tinggi mencapai Rp 14,47 juta pada tahun ajaran 2020-2021.

Meskipun demikian, Indonesia telah menjamin hak pendidikan melalui program 12 tahun, mencakup pendidikan dasar dan menengah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengemukakan bahwa implementasi pendidikan gratis seperti di Finlandia memerlukan tarif pajak tinggi, bahkan mencapai 70 persen.

Finlandia, dengan sistem kesehatan universal terbaik di dunia dan pendidikan gratis dari TK hingga kuliah, menunjukkan bahwa pajak yang tinggi dapat mendukung pelayanan publik berkualitas.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas tahun 2022 mengungkapkan gambaran yang menarik mengenai persepsi publik terhadap kualitas manusia di Indonesia.

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih ada banyak tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Tanah Air.

Menurut jajak pendapat tersebut, 46,8 persen responden menganggap kualitas manusia Indonesia masih "biasa-biasa saja", 26,6 persen responden percaya bahwa kualitas manusia Indonesia sudah "bagus", 24 persen responden lainnya menyatakan bahwa kualitas manusia Indonesia masih "buruk".

Dari hasil ini, terlihat bahwa mayoritas publik (71,4 persen) merasa bahwa ada ruang besar untuk peningkatan kualitas manusia di Indonesia.

Meskipun ada yang menganggap kualitas sudah bagus, dan sebagian lainnya merasa masih buruk, fokus utama harus tetap pada upaya untuk meraih peningkatan yang signifikan.

Pemerintah telah mengambil langkah serius dengan mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan sejak 2009.

Presiden Joko Widodo dalam pidatonya mengenai Rancangan APBN 2024 menekankan tujuh hal penting untuk meningkatkan kualitas SDM, termasuk distribusi guru, sarana prasarana pendidikan, peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan perluasan akses pendidikan di semua jenjang.

Meskipun ada komitmen kuat dari pemerintah, masih terdapat tantangan signifikan dalam sektor pendidikan Indonesia.

Data dari APBN 2024, Kementerian Keuangan menyoroti rendahnya skor Indonesia dalam PISA (Programme for International Student Assessment), indikator rendah Human Capital Index (HCI), masalah pengangguran lulusan vokasi, dan rendahnya kompetensi guru.

Selain itu, tingkat partisipasi dalam PAUD dan perguruan tinggi juga belum optimal.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apindo: Restrukturisasi Pascamerger TikTok-Tokopedia Hal Wajar

Apindo: Restrukturisasi Pascamerger TikTok-Tokopedia Hal Wajar

Whats New
Faisal Basri Pertanyakan Pendapatan Negara dari Pembentukan Family Office

Faisal Basri Pertanyakan Pendapatan Negara dari Pembentukan Family Office

Whats New
Seret WNA Singapura, Akademisi Fakultas Hukum UI Soroti Proses Hukum Kontroversial Kasus Pailit Ahli Waris Krama Yudha

Seret WNA Singapura, Akademisi Fakultas Hukum UI Soroti Proses Hukum Kontroversial Kasus Pailit Ahli Waris Krama Yudha

Whats New
BSI International Expo 2024 Catat Potensi Transaksi Rp 110,25 Miliar, Terbesar dari Mesir

BSI International Expo 2024 Catat Potensi Transaksi Rp 110,25 Miliar, Terbesar dari Mesir

Whats New
'Tambal' Defisit Kas Negara, Dana Cadangan Pemerintah Turun

"Tambal" Defisit Kas Negara, Dana Cadangan Pemerintah Turun

Whats New
Utang Jatuh Tempo 2025 Rp 800 Triliun, Ekonom Ingatkan Prabowo-Gibran Waspadai Program Jumbo

Utang Jatuh Tempo 2025 Rp 800 Triliun, Ekonom Ingatkan Prabowo-Gibran Waspadai Program Jumbo

Whats New
Sri Mulyani: Aset Pemerintah Capai Rp 13.072,8 triliun

Sri Mulyani: Aset Pemerintah Capai Rp 13.072,8 triliun

Whats New
Letak CVV Kartu Debit BNI dan Kegunaannya

Letak CVV Kartu Debit BNI dan Kegunaannya

Spend Smart
Kolaborasi dan Literasi Penting untuk Hadapi Ancaman Kejahatan Siber di Industri Pembayaran

Kolaborasi dan Literasi Penting untuk Hadapi Ancaman Kejahatan Siber di Industri Pembayaran

Whats New
Bapanas Sebut Harga Acuan Gula Pasir Rp 17.500 Per Kg Masih Rasional, Mengapa?

Bapanas Sebut Harga Acuan Gula Pasir Rp 17.500 Per Kg Masih Rasional, Mengapa?

Whats New
Buka-bukaan Bos Garuda Indonesia soal Potong Gaji dan Pensiun Dini Karyawan

Buka-bukaan Bos Garuda Indonesia soal Potong Gaji dan Pensiun Dini Karyawan

Whats New
ICDX Bidik Volume Transaksi 14,2 Juta Lot, Maksimalkan Penyerapan Produk Derivatif

ICDX Bidik Volume Transaksi 14,2 Juta Lot, Maksimalkan Penyerapan Produk Derivatif

Whats New
Ketahui, Kupon Pertama SBR013 Cair 10 Agustus 2024

Ketahui, Kupon Pertama SBR013 Cair 10 Agustus 2024

Whats New
Kemenhub dan US Coast Guard Bidik Potensi Kerja Sama Maritim

Kemenhub dan US Coast Guard Bidik Potensi Kerja Sama Maritim

Whats New
Jangan Bingung Saat Wawancara Kerja, Ajukan Pertanyaan-pertanyaan Ini di Akhir Sesi

Jangan Bingung Saat Wawancara Kerja, Ajukan Pertanyaan-pertanyaan Ini di Akhir Sesi

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com