LKPP dan Kemendagri Rilis SE Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD

KOMPAS.com/Haryanti Puspa Sari Kepala LKPP Hendrar Prihadi dalam acara Peluncuran Katalog Elektronik V6 LKPP di Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Kegamangan tersebut diungkapan Hendi salah satunya dalam menjalankan arahan Presiden Joko Widodo untuk berpihak pada produk dalam negeri dalam pengadaan.

“Pada hari ini mari kita kemudian sepakat, bahwa kita harus berpihak pada produk dalam negeri. Saya meyakini apa yang kami lakukan hari ini akan membawa sebuah kemanfaatan, terutama buat Republik Indonesia, dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang tepat," sebut dia.

Sementara itu, Tito mengatakan, pemerintah melalui SEB ini juga hendak mengefisienkan anggaran kesehatan di bidang pengadaan barang dan jasa agar sesuai dengan kebutuhan.

Baca juga: Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Menurut dia, tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana mengefisienkan anggaran kesehatan agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

"Kami berusaha meyakinkan juga melalui aturan-aturan ini bahwa pembelanja bidang kesehatan juga secara efisien betul-betul sesuai dengan kebutuhan," terang Tito.

Tito lantas menekankan, penggunaan produk dalam negeri juga harus ditingkatkan dan dibangkitkan. Ia mengemukakan, peningkatan tidak hanya pada produk sehari-hari seperti pakaian, tetapi juga yang berkaitan dengan sektor kesehatan.

Selain untuk memperkuat produk dalam negeri, pihaknya berharap SEB Mendagri dan Kepala LKPP bisa memberikan tambahan dan kontribusi bagi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Baca juga: LKPP Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Naik Jadi 90,3 Persen pada 2023

"Gunakan juga e-Katalog yang sudah dikerjakan oleh LKPP, ini adalah langkah besar, akan mempermudah dari proses lelang segala macam, panjang lebar, ini banyak sekali realisasi belanja di daerah yang sampai Juni ini masih rendah," ungkap Tito.

Setidaknya, kata Tito, ada dua keuntungan diterbitkannya SEB ini. Di satu sisi adalah untuk mendapatkan tambahan APBD, sementara di sisi lainnya untuk memperkuat infrastruktur kesehatan.