Negara Punya Aset Rp 11.454 Triliun, Sri Mulyani Minta Dimanfaatkan, Bukan Jadi Tempat "Tuyul"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta kementerian dan lembaga untuk tidak membuat aset-aset negara terbengkalai. Ia menginginkan setiap barang milik negara bisa dikelola dengan optimal.

Menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021 dan sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total aset negara tercatat mencapai Rp 11.454,67 triliun. Angka ini meningkat 44,7 persen dari catatan 2020 sebesar Rp 11.098,67 triliun.

Sri Mulyani menilai banyak aset negara yang terbengkalai meskipun berada di lokasi yang strategis, bahkan dia mengibaratkannya seperti menjadi tempat tinggal 'tuyul'.

Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Provinsi Baru di Papua Dapat Alokasi Dana APBN 2023

"Sering karena kita anggap ini milik negara terus kita tidak urus. Banyak, ada kavling tanah, kantor, yang letaknya di tempat strategis tetapi dia cuma dipakai untuk gudang. Bahkan, dia sebetulnya sudah kosong, suwung, tempatnya tuyul hidup di situ," ujar Sri Mulyani dalam acara Anugerah Reksa Bandha di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (23/11/2022)

Padahal dengan nilai aset negara yang besar namun banyak yang terbengkalai, malah membuat banyak pula kerugian yang harus ditanggung negara karena tidak ada pemanfaatan dari aset-aset itu. Lantaran, aset-aset itu tetap memerlukan biaya perawatan.

Sri Mulyani bilang, mengelola aset negara dengan baik merupakan bentuk dari tanggungjawab kepada rakyat dan perekonomian. Maka dalam membangun aset diperlukan pula perencanaan yang matang sehingga menghasilkan manfaat, bukan hanya sekedar membangun.

Baca juga: Imbas Gempa Cianjur, Sejumlah Kantor Aset Negara Alami Kerusakan

"Saya sering menyampaikan jangan sampai aset itu sesudah didapat, kemudian dia tidur, tidak ada gunanya. Itu ruginya banyak sekali. Selain rugi kita telah membangun, habis membangun kita rugi karena harus memelihara, kemudian nilainya juga makin turun dan tidak menghasilkan apa-apa," ungkapnya.

Ia pun menegaskan, ke depannya, tidak boleh lagi kementerian/lembaga asal meminta anggaran saja untuk membangun suatu proyek. Sebab, bila tak ada perhitungan yang matang terkait pemanfaatannya malah hanya akan merugikan penggunaan APBN saja.

Sri Mulyani menekankan, dana untuk memperoleh aset-aset negara itu bukanlah berasal dari kantong pribadi orang tertentu saja, melainkan berasal dari uang rakyat melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), bea dan cukai, ataupun utang.

"Sehingga kalau dana dari pajak, dari penerimaan bukan pajak yang kita kelola dan sudah menghasilkan aset yang manfaatnya lebih besar dari biaya membangunnya. Itu rakyat akan puas, yakin, 'oh ternyata uang rakyat dipakai secara baik'," tutup dia.

Baca juga: Kemenkeu: IKN Pindah ke Kaltim, Aset Negara di Jakarta Tidak Dijual