Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakal Ada 44 Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Intip di Laman Ini

Kompas.com - 19/11/2020, 18:34 WIB
Mutia Fauzia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih dalam proses menyelesaikan peraturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko) Susiwijono Moegiarseo menjelaskan, secara keseluruhan ada 44 aturan turunan UU Cipta Kerja. Rinciannya, sebanyak 40 aturan berupa peraturan pemerintah, dan empat lainnya berupa peraturan presiden.

Susi pun mengatakan, pemerintah bakal mengunggah aturan turunan tersebut di laman uu-ciptakerja.go.id agar bisa diakses oleh publik.

"Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan 44 peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja. Yang terdiri dari 40 rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan empat rancangan peraturan presiden," jelas Susi dalam acara serap aspirasi implementasi UU Cipta Kerja bidang perpajakan yang digelar secara virtual, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Kemenaker Sebut Urgensi Terbitnya UU Cipta Kerja Pacu Produktivitas RI yang Masih Rendah

"Penyusunan peraturan pelaksana membutuhkan masukan dari seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder supaya dapat terimplementasi dengan baik," ujar dia.

Susi menjelaskan, dari 44 aturan yang bakal diterbitkan, sudah ada 29 aturan turunan yang bisa diakses di laman resmi UU Cipta Kerja tersebut.

Menurut dia, di akhir bulan seluruh aturan turunan tersebut bakal bisa diakses dan diunduh oleh masyarakat luas.

"Sehingga bisa memberikan masukan dan kita bahas bersama antara pemerintah dengan seluruh stakeholder," ujar dia.

Susi menjelaskan, UU Cipta Kerja disusun di tengah perlambatan ekonomi dunia ketika di sisi lain, Indonesia perlu melakukan reformasi kebijakan untuk menyerap tenaga kerja.

Sebab setidaknya sebanyak 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak pandemi Covid-19. UU Cipta Kerja menjadi aturan yang banyak membawahi banyak sektor, mulai dari investasi, kemudahan berusaha, ketenagakerjaan, hingga perpajakan.

Dengan demikian, dia pun mengatakan proses penyusunan aturan pelaksana perlu dilakukan seefektif mungkin. Koordinasi dan sinergi dari seluruh stakeholder dibutuhkan masukan dari banyak pihak.

"Sinergi antara seluruh pemangku kepentingan ini merupakan kunci untuk suksesnya transformasi ekonomi yang jadi ikhtiar kita di dalam UU Cipta Kerja untuk mencapai kesejahteraan dan dukung pemulihan ekonomi nasional," ujar dia.

Baca juga: UU Cipta Kerja, Kepentingan Publik atau Kartel Politik?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

AHY Bakal Tertibkan Bangunan Liar di Puncak Bogor

AHY Bakal Tertibkan Bangunan Liar di Puncak Bogor

Whats New
Rupiah Anjlok, Airlangga Sebut Masih Lebih Baik Dibanding Negara Lain

Rupiah Anjlok, Airlangga Sebut Masih Lebih Baik Dibanding Negara Lain

Whats New
Aktivitas Gunung Ruang Turun, Bandara Sam Ratulangi Kembali Beroperasi Normal

Aktivitas Gunung Ruang Turun, Bandara Sam Ratulangi Kembali Beroperasi Normal

Whats New
Survei BI: Kegiatan Usaha di Kuartal I-2024 Menguat, Didorong Pemilu dan Ramadhan

Survei BI: Kegiatan Usaha di Kuartal I-2024 Menguat, Didorong Pemilu dan Ramadhan

Whats New
Strategi BCA Hadapi Tren Suku Bunga Tinggi yang Masih Berlangung

Strategi BCA Hadapi Tren Suku Bunga Tinggi yang Masih Berlangung

Whats New
Bandara Panua Pohuwato Diresmikan Jokowi, Menhub: Dorong Ekonomi Daerah

Bandara Panua Pohuwato Diresmikan Jokowi, Menhub: Dorong Ekonomi Daerah

Whats New
Tren Pelemahan Rupiah, Bos BCA Sebut Tak Ada Aksi Jual Beli Dollar AS yang Mencolok

Tren Pelemahan Rupiah, Bos BCA Sebut Tak Ada Aksi Jual Beli Dollar AS yang Mencolok

Whats New
Panen Jagung di Gorontalo Meningkat, Jokowi Minta Bulog Lakukan Penyerapan

Panen Jagung di Gorontalo Meningkat, Jokowi Minta Bulog Lakukan Penyerapan

Whats New
Ramai Beli Sepatu Bola Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Bea Cukai Buka Suara

Ramai Beli Sepatu Bola Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Bea Cukai Buka Suara

Whats New
Menko Airlangga: Putusan Sengketa Sudah Berjalan Baik, Kita Tidak Perlu Bicara Pilpres Lagi...

Menko Airlangga: Putusan Sengketa Sudah Berjalan Baik, Kita Tidak Perlu Bicara Pilpres Lagi...

Whats New
Paylater BCA Punya 89.000 Nasabah sampai Kuartal I-2024

Paylater BCA Punya 89.000 Nasabah sampai Kuartal I-2024

Whats New
Hadapi Tantangan Bisnis, Bank DKI Terus Kembangkan Produk Digital

Hadapi Tantangan Bisnis, Bank DKI Terus Kembangkan Produk Digital

Whats New
Kemendag Mulai Lakukan Evaluasi Rencana Kenaikan Harga MinyaKita

Kemendag Mulai Lakukan Evaluasi Rencana Kenaikan Harga MinyaKita

Whats New
Simak Daftar 10 'Smart City' Teratas di Dunia

Simak Daftar 10 "Smart City" Teratas di Dunia

Whats New
Kuartal I-2024, Laba Bersih BCA Naik 11,7 Persen Jadi Rp 12,9 Triliun

Kuartal I-2024, Laba Bersih BCA Naik 11,7 Persen Jadi Rp 12,9 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com