Bakal Ada 44 Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Intip di Laman Ini

Kompas.com - 19/11/2020, 18:34 WIB
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono di Jakarta, Senin (20/1/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIASekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono di Jakarta, Senin (20/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih dalam proses menyelesaikan peraturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko) Susiwijono Moegiarseo menjelaskan, secara keseluruhan ada 44 aturan turunan UU Cipta Kerja. Rinciannya, sebanyak 40 aturan berupa peraturan pemerintah, dan empat lainnya berupa peraturan presiden.

Susi pun mengatakan, pemerintah bakal mengunggah aturan turunan tersebut di laman uu-ciptakerja.go.id agar bisa diakses oleh publik.

"Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan 44 peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja. Yang terdiri dari 40 rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan empat rancangan peraturan presiden," jelas Susi dalam acara serap aspirasi implementasi UU Cipta Kerja bidang perpajakan yang digelar secara virtual, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Kemenaker Sebut Urgensi Terbitnya UU Cipta Kerja Pacu Produktivitas RI yang Masih Rendah

"Penyusunan peraturan pelaksana membutuhkan masukan dari seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder supaya dapat terimplementasi dengan baik," ujar dia.

Susi menjelaskan, dari 44 aturan yang bakal diterbitkan, sudah ada 29 aturan turunan yang bisa diakses di laman resmi UU Cipta Kerja tersebut.

Menurut dia, di akhir bulan seluruh aturan turunan tersebut bakal bisa diakses dan diunduh oleh masyarakat luas.

"Sehingga bisa memberikan masukan dan kita bahas bersama antara pemerintah dengan seluruh stakeholder," ujar dia.

Susi menjelaskan, UU Cipta Kerja disusun di tengah perlambatan ekonomi dunia ketika di sisi lain, Indonesia perlu melakukan reformasi kebijakan untuk menyerap tenaga kerja.

Sebab setidaknya sebanyak 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak pandemi Covid-19. UU Cipta Kerja menjadi aturan yang banyak membawahi banyak sektor, mulai dari investasi, kemudahan berusaha, ketenagakerjaan, hingga perpajakan.

Dengan demikian, dia pun mengatakan proses penyusunan aturan pelaksana perlu dilakukan seefektif mungkin. Koordinasi dan sinergi dari seluruh stakeholder dibutuhkan masukan dari banyak pihak.

"Sinergi antara seluruh pemangku kepentingan ini merupakan kunci untuk suksesnya transformasi ekonomi yang jadi ikhtiar kita di dalam UU Cipta Kerja untuk mencapai kesejahteraan dan dukung pemulihan ekonomi nasional," ujar dia.

Baca juga: UU Cipta Kerja, Kepentingan Publik atau Kartel Politik?



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X