China Klaim Natuna Utara Miliknya, Tuntut RI Stop Pengeboran Migas

Kompas.com - 02/12/2021, 20:21 WIB
Wakil Menteri Kelautan Indonesia Arif Havas Oegroseno menunjuk lokasi Laut Natuna Utara pada peta baru Indonesia saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Indonesia, 14 Juli 2017. REUTERS/BEAWIHARTA via ABC INDONESIAWakil Menteri Kelautan Indonesia Arif Havas Oegroseno menunjuk lokasi Laut Natuna Utara pada peta baru Indonesia saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Indonesia, 14 Juli 2017.

KOMPAS.com - Pemerintah China menuntut Indonesia Untuk menghentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah perairan Kepulauan Natuna. Wilayah maritim tersebut memang diklaim kedua negara. 

Dilansir dari Kontan, Kamis (2/11/2021), permintaan yang belum pernah terjadi dan belum pernah dilaporkan sebelumnya itu, meningkatkan ketegangan antara China dan Indonesia di wilayah strategis tatkala ekonomi global juga sedang bergejolak.

Sebuah surat dari Diplomat China kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan jelas mengatakan kepada Indonesia untuk menghentikan pengeboran di rig lepas pantai sementara karena lokasinya berada di wilayah yang dianggap milik China. 

Indonesia mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusifnya di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Indonesia menamai wilayah tersebut dengan Laut Natuna Utara pada 2017.

Baca juga: Rivalitas Nelayan Lokal Vs Kapal Ikan Asing di Natuna

China keberatan dengan perubahan nama dan bersikeras bahwa jalur air itu berada dalam klaim teritorialnya yang luas di Laut China Selatan yang ditandai dengan sembilan garis putus-putus berbentuk U alias dash nine line. 

Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Unclos), Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di ZEE dan landas kontinennya. 

Unclos Pasal 73 juga memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menegakkan hukum dan peraturan nasionalnya terhadap kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di ZEE Indonesia tanpa persetujuan Indonesia.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mencoba terus meningkatkan keberadaan kapal nelayan penangkap ikan lokal di Natuna Utara. Kehadiran warga sipil di Natuna Utara, dalam hal ini nelayan lokal, akan menguatkan klaim Indonesia atas kepemilikan perairan yang rawan sengketa itu. 

Baca juga: Nelayan Lokal Tolak Pengerahan Nelayan Pantura ke Natuna

Namun, sebagian besar nelayan lokal di Natuna adalah operator skala kecil, sehingga berlayar hingga 200 mil laut di zona ekonomi eksklusif tetap menjadi tantangan.

Pemerintah juga punya rencana untuk mengirim kapal penangkap ikan yang lebih besar dari Jawa untuk menangkap ikan di Laut Natuna Utara. Namun, tampaknya rencana itu menimbulkan gesekan dengan nelayan lokal di Natuna. 

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disentil Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Janji Setor PNBP 12 Kali Lipat

Disentil Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Janji Setor PNBP 12 Kali Lipat

Whats New
Daftar Limit Transfer BCA Lengkap

Daftar Limit Transfer BCA Lengkap

Spend Smart
Mulai 25 Januari Ada Perbaikan Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jasa Marga Pastikan Tidak Ada Penutupan

Mulai 25 Januari Ada Perbaikan Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jasa Marga Pastikan Tidak Ada Penutupan

Whats New
Ini Nomor Aduan Jika Temukan Penimbun Minyak Goreng atau yang Jual di Atas Rp 14.000 Per Liter

Ini Nomor Aduan Jika Temukan Penimbun Minyak Goreng atau yang Jual di Atas Rp 14.000 Per Liter

Whats New
Jokowi Ralat Janjinya, Ongkos Ibu Kota Baru Kini Boleh Bebani APBN

Jokowi Ralat Janjinya, Ongkos Ibu Kota Baru Kini Boleh Bebani APBN

Whats New
Strategi BSI Akselerasi Perbankan Syariah: Perkuat IT Hingga Tingkatkan Literasi

Strategi BSI Akselerasi Perbankan Syariah: Perkuat IT Hingga Tingkatkan Literasi

Whats New
Cara Bayar PDAM Lewat M-Banking BCA dan ATM BCA

Cara Bayar PDAM Lewat M-Banking BCA dan ATM BCA

Spend Smart
Aturan Baru PLTS Atap Terbit, Kini Pelanggan Bisa Ekspor Listrik 100 Persen ke PLN

Aturan Baru PLTS Atap Terbit, Kini Pelanggan Bisa Ekspor Listrik 100 Persen ke PLN

Whats New
Kemendag Lepas Ekspor 10 Produk Olahan Sorgum Senilai Rp 700 Juta ke Timor Leste dan Malaysia

Kemendag Lepas Ekspor 10 Produk Olahan Sorgum Senilai Rp 700 Juta ke Timor Leste dan Malaysia

Rilis
Kilang Pertamina Internasional Gandeng TPPI Tekan Impor Petrokimia

Kilang Pertamina Internasional Gandeng TPPI Tekan Impor Petrokimia

Whats New
Mengenal Won,  Mata Uang Korea Selatan Lebih Dekat

Mengenal Won, Mata Uang Korea Selatan Lebih Dekat

Spend Smart
Cara Bayar PDAM di ATM Bank Mega dan Aplikasi M-Smile

Cara Bayar PDAM di ATM Bank Mega dan Aplikasi M-Smile

Spend Smart
1.400 Karyawan Undurkan Diri, Bank KB Bukopin: Dapat Pesangon, Asuransi, hingga Pelatihan

1.400 Karyawan Undurkan Diri, Bank KB Bukopin: Dapat Pesangon, Asuransi, hingga Pelatihan

Whats New
Syarat dan Cara Pengajuan Kartu Kredit BCA Terbaru

Syarat dan Cara Pengajuan Kartu Kredit BCA Terbaru

Spend Smart
Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023

Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.