Minta Modal Rp 73,6 Triliun, Erick Thohir: Kami Pastikan PMN Ini Membawa Hasil yang Baik

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menghadiri rapat kerja bersama dengan komisi VI DPR RI untuk meminta persetujuan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 73,6 triliun, yang dilakukan pada Senin (4/7/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir berjanji PMN yang akan diberikan kepada 10 BUMN akan menghasilkan imbal hasil, serta kinerja yang membanggakan pada BUMN kedepannya. Ia juga memastikan dengan PMN yang diberikan, akan meningkatkan pemasukan ke negara, serta pelayanan ke masyarakat.

“Kami akan pastikan PMN ini membawa hasil yang baik, dan tidak sekedar menyandarkan daripada keuangan BUMN kepada negara. Sebagaimana yang terus ditekankan oleh Komisi VI, BUMN ini korporasi yang harus sehat dan memberi pemasukan maskimal kepada negara, serta meningkatkan pelayanan publik,” kata Erick Thohir.

Baca juga: Erick Thohir: Penyerapan Kredit UMKM di Malaysia Capai 50 Persen, di Indonesia Baru 20 Persen

Selain itu, sebagai Menteri BUMN, ia juga menekankan pentingnya melakukan intervensi pada masing–masing BUMN, ketika pasar tidak dalam kondisi yang seimbang. Ia mengatakan hal ini tentunya tidak lepas dari kerja sama antara kementerian BUMN dan Komisi VI DPR RI untuk mendorong profesionalistas dan transparansi di internal BUMN.

“Dalam tiga tahun terakhir, kontribusi yang sudah diberikan BUMN kepada negara kurang lebih Rp 1.200 triliun, dari pajak, dividen, dan bagi hasil. 10 tahun terakhir, sebesar Rp 4.013 triliun, yang artinya ini ada kenaikan masing–masing per tahunnya Rp 50 triliun lebih tinggi dari tahun sebelumnya, secara kumulatif,” ujar dia.

Erick Thohir berjanji, untuk mendorong kinerja BUMN kedepannya penggunaan dana PNM akan didorong untuk meningkatkan kinerja perushaan. Ia bahkan menargetkan di tahun 2024 kontribusi negara dari BUMN melalui dividen bisa mencapai Rp 50 triliun.

Baca juga: Menang PKPU, Erick Thohir Pastikan Garuda Indonesia Disuntik PMN Rp 7,5 Triliun

“Kita juga akan berusaha mingkatkan dividen di tahun 2023–2024, dimana kalau dilihat dari data pada tahun 2022, dividen sebesar Rp 39,7 triliun, tapi nanti Insya Allah di tahun 2023 bisa naik Rp 43 triliun, dan di tahun 2024 targetnya kurang lebih Rp 50 triliun, jadi antara PNM dan dividen itu berimbang 50:50,” ujar dia.

Sebagai informasi, terdapat 10 perusahaan BUMN menunggu perolehan dana PNM, dengan rincian PT PLN (Persero) sebesar Rp 10 triliun, PT LEN (Persero) dengan nilai PNM tunai sebesar Rp 3 triliun, dan non tunai Rp 838,4 triliun. Kemudian, ID Food (Rajawali Nusantara Indonesia) dengan PNM tunai senilai Rp 2 triliun, dan non tunai Rp 2,6 triliun. Dilanjutkan oleh PT Hutama Karya dengan nilai PNM sebesar Rp 30,5 triliun, dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia sebesar Rp 9,5 triliun.

Selanjutnya, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group/ IFG juga masuk dalam deretan BUMN yang akan menerima PNM senilai Rp 6 triliun. Kemudian, PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 4,1 triliun, dan PT Reasuransi Indonesia Utama sejumlah Rp 3 triliun. Ada juga Perum DAMRI dengan alokasi PNM sebesar Rp 867 miliar, dan AirNav Indonesia sejumlah Rp 790 miliar.

Baca juga: Tahun Lalu Disuntik APBN Rp 20 Triliun, BUMN IFG Minta Lagi PMN Rp 6 Triliun Tahun Ini