Apindo Nilai PKPU Berpotensi Timbulkan Kepailitan Massal dan PHK

Kompas.com - 08/09/2021, 11:02 WIB
Ilustrasi pengadilan ThinkstockIlustrasi pengadilan
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berpotensi menimbulkan moral hazard (risiko moral) dan tidak adanya kepastian hukum bagi kalangan dunia usaha.

Anggota Satgas Kepailitan dan PKPU Apindo Ekawahyu Kasih mengatakan, PKPU berpotensi menimbulkan terjadinya kepailitan massal, pemutusan hubungan kerja (PHK), meningkatnya pengangguran, hingga menghambat upaya pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Ketika bicara perjanjian apa pun kalau terjadi sengketa itu bisa didefinisikan dengan utang diperluas, sehingga masuk ke PKPU. Akhirnya PKPU jadi ajang kreditur untuk memaksa debitur membayar utangnya meski kondisi lagi sulit," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, dikutip Rabu (8/9/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Hati-hati Kaji Wacana Moratorium PKPU dan Kepailitan

PT Pan Brothers Tbk menjadi salah satu contoh perusahaan yang tengah diajukan PKPU. Permohonan PKPU dan gugatan pailit itu dilakukan oleh PT Maybank Indonesia Tbk di Pengadilan Negeri Jakarta.

Menurut Eka, syarat-syarat mengajukan PKPU terlalu mudah, sebab tidak ada batasan nilai utang sebagai dasar permohonan kepailitan suatu perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang dalam kondisi sehat jika dipermohonkan untuk pailit, maka bisa terjadi.

"Jadi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam dunia usaha, terkait sengketa bisnis, wanprestasi, dan hal ini sangat membahayakan," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani meminta pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam menghentikan sementara UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Baca juga: Tolak Opsi PKPU, Serikat Karyawan Garuda Indonesia Sambangi Kantor Erick Thohir

Hariyadi memandang, pengajuan kepailitan dan PKPU tidak lagi bermaksud untuk menyehatkan perusahaan, tapi mengarah ke kepailitan.

"Pengajuan PKPU ujungnya kepailitan. Padahal maksud dan tujuan PKPU adalah memberikan hak kepada debitur yang mengalami kesulitas untuk meminta penundaan kewajiban pembayaran utang kepada kreditur," ucap dia.

Berdasarkan data Apindo, telah terjadi peningkatan kasus permohonan kepailitan dan PKPU di seluruh Pengadilan Niaga Indonesia, yakni sampai 1.298 kasus hingga Agustus 2021.

Baca juga: Pertamina Foundation Lolos dari Gugatan PKPU

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.