Bank DKI Apresiasi Kinerja Kejati DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank DKI memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Ini lantaran Kejati DKI Jakarta konsisten berikan pendampingan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan BUMD.

“Bank DKI mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya atas raihan prestasi Kejati DKI Jakarta, utamanya dalam layanan pendampingan, dan pertimbangan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), khususnya Pemprov DKI Jakarta dan BUMD milik DKI Jakarta,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI Amirul Wicaksono dalam keterangan tertulis, Minggu (30/6/2024).

Baca juga: Bank DKI Dukung Pembiayaan Transportasi Ramah Lingkungan Transjakarta

SHUTTERSTOCK/YULIADISAJA Ilustrasi ATM Bank DKI.

Lebih lanjut Amirul mengatakan, Kejati DKI Jakarta sebagai instansi penegak hukum telah menjadi mitra terbaik bagi Bank DKI utamanya dalam menjaga prinsip penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Sinergi yang dibangun antara Bank DKI dan Kejati DKI Jakarta, khususnya dengan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), melalui Asdatun Kejati DKI Jakarta, Badrut Tamam berjalan sesuai koridor good corporate governance, secara berkesinambungan.

Sebagai informasi, dalam hal pendampingan dan pelayanan hukum, Bank DKI telah bersinergi dengan Kejati DKI Jakarta, yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Bank DKI dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, tentang Kerja Sama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dalam kesepakatan tersebut, selain memberikan pendampingan hukum, Kejati DKI Jakarta akan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia di bidang hukum.

Baca juga: Dukung Program Pemprov Jakarta, Bank DKI Hadirkan Ragam Inovasi Digital

Amirul mengatakan, Kejati DKI Jakarta pun telah dapat membantu dalam jasa hukum terkait penyelesaian permasalahan kerja sama pemanfaatan tanah milik Bank DKI di Jalan MH Thamrin 10 Jakarta Pusat, termasuk penagihan kredit bermasalah.