Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sempat Dikaitkan dengan Ekspor Benur, Penunjukan Trenggono Dinilai Berisiko

Kompas.com - 23/12/2020, 08:58 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo menunjuk Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo.

Sebetulnya, Trenggono lebih banyak berkecimpung di dunia telekomunikasi, bukan kelautan dan perikanan.

Namun, saat menjadi pejabat di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), namanya tercatut menjadi Komisaris Utama PT Agro Industri Nasional.

Baca juga: Jadi Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono Diminta Cabut Aturan Ekspor Benih Lobster

PT Agro Industri Nasional diketahui merupakan salah satu perusahaan yang mendapat izin ekspor benih lobster pada zaman Edhy Prabowo.

Berdasarkan laporan Tempo, PT Agro Industri Nasional dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Kementerian Pertahanan.

"Penunjukan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan berisiko mengingat adanya dugaan beliau terlibat di dalam pusaran korupsi lobster yang terungkap belakangan ini," kata Peneliti Center of Maritime Studies for Humanity, Abdul Halim, kepada Kompas.com, Selasa (22/12/2020).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati, pun mengungkap kekecewaannya terhadap pilihan Presiden RI Joko Widodo.

Sebab, dari awal, pihaknya meminta Menteri KP tak dijabat oleh kalangan partai politik ataupun pengusaha untuk mencegah konflik kepentingan.

Baca juga: Jadi Menteri KKP Terpilih, Trenggono: Ini Bukan Amanat yang Mudah

Seharusnya Presiden lebih berhati-hati usai kasus suap ekspor benih lobster menimpa Edhy Prabowo.

"Menteri baru ini kecenderungannya hanya sekadar 'bagi-bagi kue'. Memastikan bagaimana orang yang terlibat dalam tim sukses bisa kebagian ruang," ucap Susan kepada Kompas.com.

Apalagi, kata Susan, Trenggono tidak memiliki banyak rekam jejak perihal kelautan dan perikanan.

Artinya, kecenderungan untuk membicarakan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan masih dipertanyakan.

Belum lagi isu-isu di kelautan dan perikanan yang belum kunjung selesai, sebut saja soal penjualan pulau-pulau kecil yang menyengsarakan pelaku usaha perikanan karena menjadi nelayan di daerah konflik.

Baca juga: Ditunjuk Jokowi Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Siapa Sakti Wahyu Trenggono?

"Kita tahu dia tidak punya pengetahuan soal kelautan dan perikanan, bisa ada peluang abuse of power. Terus terang kami khawatir sekali ini menjadi bancakan politik," pungkas Susan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Joko Widodo mengumumkan nama menteri baru di Istana Kepresidenan sore ini.

Nama Sakti Wahyu Trenggono disebut Jokowi menjadi Menteri KP.

Ia menggantikan posisi Edhy Prabowo yang berstatus tersangka dalam kasus korupsi pengadaan izin ekspor benih lobster.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laba Bersih BNI Naik 2,03 Persen Menjadi Rp 5,3 Triliun pada Kuartal I-2024

Laba Bersih BNI Naik 2,03 Persen Menjadi Rp 5,3 Triliun pada Kuartal I-2024

Whats New
Bank Mandiri Jaga Suku Bunga Kredit di Tengah Tren Kenaikan Biaya Dana

Bank Mandiri Jaga Suku Bunga Kredit di Tengah Tren Kenaikan Biaya Dana

Whats New
Bukan Dibebaskan Bea Cukai, Denda Impor Sepatu Bola Rp 24,74 Juta Ditanggung DHL

Bukan Dibebaskan Bea Cukai, Denda Impor Sepatu Bola Rp 24,74 Juta Ditanggung DHL

Whats New
Kerja Sama dengan PBM Tangguh Samudera Jaya, Pelindo Optimalkan Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok

Kerja Sama dengan PBM Tangguh Samudera Jaya, Pelindo Optimalkan Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok

Whats New
DANA dan Jalin Sepakati Perluasan Interkoneksi Layanan Keuangan Digital

DANA dan Jalin Sepakati Perluasan Interkoneksi Layanan Keuangan Digital

Whats New
Kredit UMKM Bank DKI Tumbuh 39,18 pada Kuartal I-2024

Kredit UMKM Bank DKI Tumbuh 39,18 pada Kuartal I-2024

Whats New
Penyaluran Kredit Bank Mandiri Capai Rp 1.435 Triliun pada Kuartal I-2024

Penyaluran Kredit Bank Mandiri Capai Rp 1.435 Triliun pada Kuartal I-2024

Whats New
Imbas Boikot, KFC Malaysia Tutup Lebih dari 100 Gerai

Imbas Boikot, KFC Malaysia Tutup Lebih dari 100 Gerai

Whats New
Gapki Tagih Janji Prabowo Bentuk Badan Sawit

Gapki Tagih Janji Prabowo Bentuk Badan Sawit

Whats New
Pameran Franchise dan Lisensi Bakal Digelar di Jakarta, Cek Tanggalnya

Pameran Franchise dan Lisensi Bakal Digelar di Jakarta, Cek Tanggalnya

Smartpreneur
Akvindo Tegaskan Tembakau Alternatif Bukan buat Generasi Muda

Akvindo Tegaskan Tembakau Alternatif Bukan buat Generasi Muda

Whats New
Allianz Syariah Bidik Target Pengumpulan Kontribusi Capai 14 Persen Sepanjang 2024

Allianz Syariah Bidik Target Pengumpulan Kontribusi Capai 14 Persen Sepanjang 2024

Whats New
Laba Bersih Astra International Rp 7,46 Triliun pada Kuartal I 2024

Laba Bersih Astra International Rp 7,46 Triliun pada Kuartal I 2024

Whats New
Bank Mandiri Raup Laba Bersih Rp 12,7 Triliun pada Kuartal I-2024

Bank Mandiri Raup Laba Bersih Rp 12,7 Triliun pada Kuartal I-2024

Whats New
Gelar RUPST, Astra Tetapkan Direksi dan Komisaris Baru

Gelar RUPST, Astra Tetapkan Direksi dan Komisaris Baru

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com