Banjir Baja Impor Asal China, Korporasi Dalam Negeri Kelimpungan

Kompas.com - 19/02/2020, 08:31 WIB
Ketua Umum IISIA Silmy Karim memberikan keterangan terkait nota kesepakatan tentang penggunaan produk besi dan baja dalam negeri untuk kebutuhan kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nasional di kantor SKK Migas, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42, Jakarta, Jumat (9/11/2018). KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGAKetua Umum IISIA Silmy Karim memberikan keterangan terkait nota kesepakatan tentang penggunaan produk besi dan baja dalam negeri untuk kebutuhan kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nasional di kantor SKK Migas, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42, Jakarta, Jumat (9/11/2018).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjirnya baja impor asal China membuat korporasi dalam negeri kelimpungan. Sebab, spesifikasi baja yang diimpor tersebut bisa diproduksi di dalam negeri.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah importasi baja Hot Rolled Coil/Plate (HRC/P) Paduan (Baja Gulungan/Lembaran Canai Panas Paduan) mencapai 675 ribu ton pada 2019. Volume impor tersebut cukup tinggi padahal 65 persen diantaranya bisa diproduksi oleh produsen baja nasional.

Guna menahan panen baja impor, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (PTKS) telah menyampaikan petisi Anti Dumping HRC “Paduan” kepada Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). KADI telah melakukan pra-notifikasi kepada pemerintah China.

Baca juga: Keluhkan Serbuan Baja China, Bos Krakatau Steel Serukan Petisi Anti-dumping

Chairman asosiasi besi dan baja nasional, Silmy Karim mengatakan, pembuatan petisi tersebut merupakan salah satu upaya pengendalian importasi besi dan baja yang masuk ke Indonesia, khususnya dari RRT yang dilakukan dengan cara unfair trade.

“Saat ini banyak negara eksportir melakukan ekspor produk baja dengan cara yang unfair, seperti halnya dumping. Padahal seharusnya baja paduan sesungguhnya/special steel memiliki harga jual yang tinggi karena hanya digunakan oleh industri-industri tertentu," kata Silmy dalam siaran pers, Rabu (19/2/2020).

Sedangkan kata Silmy, baja paduan dari China sebagian besar memiliki spesifikasi yang sama dengan produk HRC karbon biasa yang diproduksi oleh produsen baja dalam negeri.

"Dan saat ini (produsen baja dalam negeri) telah mengalami oversupply," ungkapnya.

Baca juga: Milenial Tak Bisa Menabung? Cek Skema Pengeluaran Ini

Silmy bilang, pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) penting bagi industri baja nasional, mengingat tarif Bea Masuk Most Favoured Nation (MFN) untuk produk-produk baja sebagian besar sudah diturunkan bahkan sampai 0 persen.

Sementara, adanya praktik circumvention dalam importasi produk baja berupa pengalihan pos tarif baja karbon menjadi paduan yang merupakan upaya tidak fair (curang) dari eksportir. Hal ini untuk memperoleh keuntungan terhindarnya dari tarif bea masuk dan diperolehnya export tax rebate.

Selain itu, lanjut Silmy, impor produk baja paduan seperti boron steel untuk penggunaan komersial telah mengganggu kinerja produsen baja nasional.

Baca juga: Mantan Buruh Migran Minta MK Batalkan Gugatan Asosiasi Perusahaan TKI

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dorong Pembangunan Ekonomi, Nuklir Bisa Dimanfaatkan untuk Pertanian

Dorong Pembangunan Ekonomi, Nuklir Bisa Dimanfaatkan untuk Pertanian

Whats New
Kronologi Nasabah BCA yang Mengaku Depositonya Hangus Setelah 32 Tahun

Kronologi Nasabah BCA yang Mengaku Depositonya Hangus Setelah 32 Tahun

Whats New
Akumindo: Ada 30an Juta UMKM Rontok Selama Pandemi karena Tak Mau Beralih ke Digital

Akumindo: Ada 30an Juta UMKM Rontok Selama Pandemi karena Tak Mau Beralih ke Digital

Whats New
Laba Bersih Astra Turun 12 Persen, Jadi Rp 14 Triliun

Laba Bersih Astra Turun 12 Persen, Jadi Rp 14 Triliun

Whats New
Mendag: Strategi Pemasaran Harus Go Virtual

Mendag: Strategi Pemasaran Harus Go Virtual

Whats New
Laba Bersih Chandra Asri Petrochemical 21 Juta Dollar AS di Kuartal III 2020

Laba Bersih Chandra Asri Petrochemical 21 Juta Dollar AS di Kuartal III 2020

Whats New
Terpukul Pandemi, LMAN Berikan Relaksasi Kepada Para Mitranya

Terpukul Pandemi, LMAN Berikan Relaksasi Kepada Para Mitranya

Whats New
1 Tahun Kabinet Indonesia Maju, Pertanian Sumbang Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi

1 Tahun Kabinet Indonesia Maju, Pertanian Sumbang Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi

Whats New
Cerita Nadiem di Tengah Pandemi: Saya Paling Sering 'Mengganggu' Bu Ani...

Cerita Nadiem di Tengah Pandemi: Saya Paling Sering "Mengganggu" Bu Ani...

Whats New
Antisipasi Macet Saat Libur Panjang, Jasa Marga Tutup 2 Rest Area

Antisipasi Macet Saat Libur Panjang, Jasa Marga Tutup 2 Rest Area

Whats New
Berapa Banyak Nasabah Bisa Perpanjang Restrukturisasi di BCA? Ini Perhitungan Manajemen

Berapa Banyak Nasabah Bisa Perpanjang Restrukturisasi di BCA? Ini Perhitungan Manajemen

Whats New
Soal Kenaikan Cukai, Pemerintah Diminta Perhatikan Petani Tembakau

Soal Kenaikan Cukai, Pemerintah Diminta Perhatikan Petani Tembakau

Whats New
Akumindo: Suka Tidak Suka, UMKM Harus Masuk ke Dunia Digital

Akumindo: Suka Tidak Suka, UMKM Harus Masuk ke Dunia Digital

Whats New
Bos Tokopedia Ungkap Masalah Terbesar yang Dihadapi UMKM saat Berjualan di E-commerce

Bos Tokopedia Ungkap Masalah Terbesar yang Dihadapi UMKM saat Berjualan di E-commerce

Whats New
Sri Mulyani Bikin Aturan Rapat Kemenkeu di Luar Jam Sekolah, Mengapa?

Sri Mulyani Bikin Aturan Rapat Kemenkeu di Luar Jam Sekolah, Mengapa?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X