Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Kompas.com - 15/05/2021, 15:56 WIB
Presiden KSPI, Said Iqbal memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/3/2020). (KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARI)Presiden KSPI, Said Iqbal memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menentang sikap pemerintah yang menggelar "karpet merah" bagi 110 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia pada saat momen Lebaran, Kamis (13/5/2021).

Para TKA China ini masuk ke Indonesia menggunakan pesawat charter.

Presiden KSPI, Said Iqbal pun menyindir sejumlah pejabat pemerintahan yang tak mampu membatasi masuknya TKA tersebut. 

Baca juga: Ibaratnya, Buruh Dikasih Jalan Tanah yang Becek, tetapi TKA Diberi Karpet Merah...

"Rasa untuk melindungi masyarakat dan buruh Indonesia atas nama protokol kesehatan ketat Covid-19 lenyap ditiup angin lalu, tak berdaya menghadapi TKA China yang datang saat Lebaran. Hilang kegarangan para pejabat, yang sepertinya hanya berlaku untuk para penyekat di perbatasan kota," sindirnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (15/5/2021).

Said menilai, semenjak diberlakukannya Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, para TKA China seperti kebal terhadap hukum Indonesi.

Terlebih di dalam UU tersebut terutama klaster ketenagakerjaan yang mengatur bahwa buruh kasar masuk ke Indonesia tidak perlu lagi izin tertulis dari menteri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun membandingkan dengan masyarakat yang tidak dapat mudik Lebaran akibat adanya larangan.

Namun, pemerintah justru membiarkan para TKA asal negeri tirai bambu ini masuk ke tanah air.

"Padahal buruh yang mudik tidak mencarter pesawat, tetapi membeli sendiri bensin motor dan makannya, di saat sebagian dari mereka uang THR-nya tidak dibayar penuh oleh pengusaha," ucap Said.

"Fakta hari ini menjelaskan, berdasarkan Omnibus Law TKA yang masuk ke Indonesia tidak perlu menunggu memegang surat izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja, tetapi cukup si perusahaan pengguna TKA melaporkan rencana kedatangan TKA tersebut (RPTKA)," lanjut dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X