Bos-bos Sektor Keuangan Dipanggil Presiden Jokowi, Ini 5 Hal yang Dibahas

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta perwakilan industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB) ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (16/1/2023).

Ketua DK OJK Mahendra Siregar mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya menyampaikan persiapan pertemuan tahunan industri jasa keuangan yang akan dilaksanakan pada awal Februari 2023.

Di samping itu, pertemuan juga berisi dialog terkait perkembangan terakhir dari sektor jasa keuangan maupun kinerja dari industri yang berada di dalamnya.

"Pada kesempatan itu pula kami dan para pimpinan asosiasi industri jasa keuangan menyampaikan bagaimana rencana, prospek, dan tantangan ke depan yang perlu diantisipasi dimitigasi dan ditangani dengan sebaik-baiknya," ujarnya saat konferensi pers virtual, Senin.

Baca juga: Panggil Bos OJK dan Industri Jasa Keuangan, Jokowi Minta Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi

Hal ini dilakukan agar sektor jasa keuangan dapat memitigasi dampak dari kondisi perekonomian global yang penuh tantangan dan persiapan untuk menyambut tahun politik sehingga sektor jasa keuangan dapat tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa arahan untuk masing-masing industri jasa keuangan. Namun secara garis besar, Presiden ingin seluruh pelaku industri jasa keuangan menjaga pertumbuhan ekonomi di 2022 agar terus berlanjut di tahun ini.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan juga sinergi dan koordinasi antara pemerintah, regulator, kementerian dan lembaga, bank sentral, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan.

"Bapak Presiden akan menyampaikan secara langsung pesan-pesan itu nanti dalam kesempatan pertemuan tahunan industri jasa keuangan," ucapnya.

Berikut poin-poin arahan Presiden Jokowi untuk masing-masing industri di sektor jasa keuangan pada pertemuan itu:

1. Jokowi Minta Perbankan Dukung Hilirisasi SDA

Ketua Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) Sunarso yang mewakili industri perbankan mengatakan, perbankan berkomitmen untuk mendukung hilirisasi sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.

Pada pertemuan itu, Presiden Jokowi menyebut hilirisasi industri yang berbasis ekstraksi sumber daya alam (SDA) tidak bisa berhenti dan harus terus dilanjutkan.

"Hilirisasi itu bagian dari point of no return. Tadi ditegaskan kembali oleh Pak Presiden bahwa hilirisasi ini tidak bisa berhenti, tidak bisa kembali, maka industri perbankan komit untuk mendukung proses hilirisasi dalam rangka agar seluruh rangkaian nilai tambahnya dari proses itu dinikmati oleh masyarakat Indonesia," ucap Sunarso.

Baca juga: Soal Normalisasi Jam Perdagangan Bursa, OJK: Kebanyakan Anggota BEI Tidak Mau

2. BEI minta bantuan Jokowi

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman meminta agar Presiden membantu mendorong agar perusahaan-perusahaaan mau mencatatkan saham perdana atau IPO di pasar modal Indonesia.

Iman bilang, saat ini jumlah perusahaan tercatat atau emiten di pasar modal sebanyak 833 emiten. Dengan adanya dorongan dari Presiden, dia berharap akan ada lebih banyak lagi perusahaan yang bergabung di pasar modal.

"Kami sampaikan kepada Presiden bahwa mungkin perlu dukungan dari pada Bapak Presiden terkait semakin banyaknya perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang tercatat di pasar modal Indonesia sehingga tercipta pemerataan bagi para pemegang saham, khususnya bagi investor domestik baik ritel maupun institusi," jelas Iman.

3. BEI jelaskan soal Bursa Karbon ke Jokowi

Selain itu, bursa karbon juga menjadi salah satu yang dilaporkan dari industri pasar modal kepada Jokowi. Mahendra menyebut, penerapan bursa karbon di pasar modal Indonesia akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Selain itu juga tadi dalam rangka untuk menyiapkan diri diterapkannya perdagangan karbon dalam waktu yang kami harapkan tidak lama lagi," kata Mahendra.

Sementara itu, iman menyebut pihaknya mendukung adanya Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang salah satunya mengatur tentang bursa karbon.

"Kami mengapresiasi terkait dengan P2SK sebagai bentuk dari pada pendalaman pasar kita ke depannya dan juga perluasan daripada perdagangan BEI tidak hanya bursa saham namun juga bursa karbon," ucap Iman.

Sebagai informasi, bursa karbon merupakan sistem yang mengatur pencatatan cadangan karbon, perdagangan karbon, dan status kepemilikan unit karbon. Perdagangan karbon merupakan mekanisme pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

BEI terus melakukan persiapan penerapan bursa karbon Indonesia yang target peluncurannya pada tahun 2024. Saat ini BEI tengah mengkaji dan melakukan studi banding ke berbagai negara di Asia maupun Eropa yang telah menerapkan bursa karbon.

Baca juga: Siapkan Bursa Karbon, BEI Pelajari Penerapan di Malaysia, Korea, hingga Uni Eropa

4. Jokowi minta OJK selesaikan masalah di industri asuransi

Mahendra mengatakan, pada pertemuan ini Presiden memberikan arahan kepada OJK untuk segera menuntaskan permasalahan di industri asuransi.

"Terkait dengan industri asuransi yang ingin terus didorong adalah penyelesaian dari beberapa industri asuransi yang bermasalah yang sekarang sedang dilaksanakan," jelasnya.

Adapun perusahaan asuransi bermasalah yang sedang ditangani OJK di antaranya yaitu kasus gagal bayar perusahaan asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life), PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), dan AJB Bumiputera 1912.

"Kami berharap dalam waktu dekat kami akan melaporkan secara terpisah perkembangan terkini dari penanganan beberapa industri asuransi itu," ucapnya.

Untuk mengatasi ini, OJK telah membentuk tim pengawasan khusus yang bertugas mengawasi perusahaan-perusahaan asuransi berasalah.

Tercatat setelah izin Wanaartha Life dicabut, masih ada 13 perusahaan asuransi yang diawasi OJK, yaitu 7 perusahaan asuransi jiwa dan 6 perusahaan asuransi umum termasuk reasuransi.

5. Industri asuransi dukung pembangunan infrastruktur

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon mengatakan, komitmen ini dilakukan dengan memperbanyak penghimpunan dana investasi jangka panjang.

Sebab pada 2022 jumlah dana kelolaan industri asuransi jiwa masih banyak diinvestasikan di pasar modal ketimbang untuk investasi jangka panjang.

Jumlah dana kelolaan industri asuransi jiwa di tahun 2022 sebesar Rp 600 triliun, sebanyak Rp 200 triliun diinvestasikan dalam bentuk investasi jangka panjang sedangkan Rp 325 triliun diinvestasikan di pasar modal.

"Kami juga menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa industri asuransi jiwa komit untuk menghimpun dana investasi jangka panjang lebih banyak lagi sehingga bisa turut mensukseskan program pemerintah untuk pembangunan infrastruktur," ucap Budi.

Baca juga: Jokowi Minta OJK Selesaikan Masalah di Industri Asuransi