Pajak Dividen: Tarif, Perhitungan, dan Contohnya

Sebuah perusahaan yang menjadi investor bernama PT Mencari Cinta Sejati memiliki saham di PT Angin Ribut Tbk. Nah PT Angin Ribut Tbk kemudian membagikan dividen sebesar Rp 500.000.000 kepada PT Mencari Cinta Sejati.

Berapa pajak yang dibayarkan oleh PT Mencari Cinta Sejati sesuai dengan PPh Pasal 23?

Pajak PPh Dividen Pasal 23

• = 15 persen x besaran dividen
• = 15 persen x 500.000.000
• = Rp 75.000.000

Kesimpulannya, PT Mencari Cinta Sejati sebagai WP Badan Usaha dan pemegang saham di PT Angin Ribut Tbk akan menerima dividen bersih senilai Rp 425.000.000.

Ini karena dividen yang diterimanya sebesar Rp 500.000.000 sudah dipotong pajak PPh Pasal 23 sebesar 15 persen atau Rp 75.000.000.

Saat menerima dividen, WP OP akan menerima bukti potong pajak yang menunjukkan jumlah dividen yang diterima dan pajak dividen yang telah dipotong. Bukti potong pajak ini diperlukan untuk pelaporan SPT Tahunan PPh WP OP.

Perusahaan yang memotong pajak dividen atas dividen yang dibagikan kepada WP Badan dan BUT wajib melaporkan SPT Masa PPh Dividen Pasal 23.

Baca juga: PTBA Bakal Tebar Dividen Rp 4,6 Triliun dari Laba Bersih 2023

Dividen bebas pajak

Pajak dividen adalah potongan atas laba yang diperoleh oleh pemegang saham sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 yang kini telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Di dalamnya menyatakan bahwa dividen adalah bagian dari penghasilan yang menjadi objek pajak PPh. Nah dengan adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), pemerintah memberlakukan dividen bebas pajak.

Syarat dividen bebas pajak

Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), supaya dividen bebas pajak, dividen harus diinvestasikan. Investasinya juga tidak bisa sembarangan, harus dalam bentuk investasi tertentu. Setidaknya, ada 12 bentuk investasi tertentu yang diatur.

Dividen tidak kena pajak apabila hasil dividen dipakai untuk investasi mulai dari penyertaan modal, surat berharga, investasi keuangan pada bank persepsi, investasi infrastruktur, hingga investasi pada sektor riil.

Detailnya dapat dilihat di Pasal 34 dan Pasal 35 PMK-18/PMK.03/2021.

Kemudian, agar dividen bebas pajak, investasi harus dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Singkatnya, investasi harus dilakukan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

Baca juga: Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

Selain itu, agar dividen bebas pajak, ada jangka waktu investasi yang mesti dipenuhi. Lamanya minimal tiga tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh.

Jadi, selama jangka waktu tersebut, investasi tidak boleh dialihkan, kecuali dialihkan ke bentuk investasi lain yang diatur di Pasal 34 dan Pasal 35 PMK-18/PMK.03/2021.

Kabar baiknya, ada beberapa jenis instrumen investasi yang tidak menyulitkan. Di antaranya, emas batangan 99,99 persen, saham, dan tabungan.

Jadi, kalau dividen yang diterima dibelikan emas batangan 99,99 persen, dibelikan saham kembali, atau bahkan didiamkan begitu saja dalam rekening tabungan di bank, itu sudah memenuhi kriteria investasi. Artinya, dividen tersebut bebas pajak dividen.

SHUTTERSTOCK/SHUTTERSTOCKPROFESSIONAL Ilustrasi PPh Pasal 4 pajak dividen.

Baca juga: Emiten Logistik Pertambangan MAHA Bakal Tebar Dividen, Simak Besarannya