Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penerimaan Bea dan Cukai Kepulauan Riau Capai Rp 31,12 Miliar Per Mei 2024

Kompas.com - 28/06/2024, 11:00 WIB
Agustinus Rangga Respati,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

BATAM, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau melaporkan, realisasi penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai telah menembus Rp 31,12 miliar sampai Mei 2024.

Angka itu telah melampaui target tahunan yang dilimpahkan ke kantor wilayah Kepulauan Riau senilai Rp 15,13 miliar. Dengan kata lain, kanwil ini telah mencapai 205,68 persen dari total target sepanjang tahun.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kepri Priyono Triatmojo menjelaskan, jumlah tersebut terdiri dari penerimaan bea masuk senilai Rp 30,34 miliar dan cukai senilai Rp 781,58 miliar.

"Sampai dengan Mei ini, alhamdulilah targetnya sudah terpenuhi. Tahun ini ada sekitar Rp 15 miliar targetnya. Sampai dengan Mei ini sudah terlampaui," kata dia dalam acara Press Tour Kementerian Keuangan, Kamis (27/6/2024).

Baca juga: Jaga Perairan Batam dari Penyelundupan, Bea Cukai Kerahkan Patroli Laut

Ia menambahkan, selain melakukan pemungutan bea masuk, bea keluar, dan cukai, pihaknya juga melakukan pungutan penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI). Sampai Mei 2024, pihaknya telah melakukan pungutan PDRI senilai Rp 852,74 miliar.

"Ini menjadi persepsi teman-teman yang ada di Direktorat Jenderal Pajak," imbuh dia.

Priyono mengungkapkan, target penerimaan tahunan yang telah terlampaui pada Mei 2024 ini dipengaruhi oleh adanya impor fasilitas dari Bea Cukai Tanjungpinang.

Bea Cukai Tanjungpinang menyumbang bea masuk dari Pusat Logistik Berikat (PLB) dengan komoditas seperti Pertamax, Solar, dan gas Propane Butane.

Ia mengaku, sebagian besar penerimaan negara yang dikumpulkan di kanwil Kepulauan Riau berasal dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tanjungpinang.

"Kalau di BC (Bea Cukai) Kepulaan Riau itu 90 persen sumbangan dari bea cukai Tanjungpinang, ya 90 persen," imbuh dia.

Baca juga: Tingkatkan Volume Investasi, Bea Cukai Berikan Insentif Fiskal untuk Kawasan Bebas dan KEK di Batam

 


Lebih lanjut Priyono menjelaskan, penerimaan negara dari pemungutan bea dan cukai di Kepulauan Riau tidak signifikan dibandingkan penerimaan secara nasional.

Hal ini karena, Bea Cukai Kanwil Kepulauan Riau lebih menekankan pada fungsi pengawasan dan penindakan mengingat posisinya yang berbatasan langsung dengan Singapura.

"Jadi kalau kanwil khusus BC Kepri itu pekerjaannya lebih kepada penegakan hukum, khususnya melalui patroli-patroli laut," ungkap dia.

"Core bisnisnya kami agak berbeda, core bisnisnya melalui penegakan hukum, melalui patroli laut, sehingga targetnya tidak terlalu besar," tutup dia.

Baca juga: Setoran Pajak dan Cukai Lesu, Penerimaan Negara Turun jadi Rp 1.123,5 Triliun per Mei 2024

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penerimaan negara menurun sampai dengan pengujung Mei 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, penurunan pendapatan itu utamanya disebabkan oleh "normalisasi" harga komoditas unggulan Indonesia, yang pada 2022 dan 2023 mengalami kenaikan signifikan.

Imbas normalisasi itu dirasakan oleh penerimaan yang berasal dari pajak sampai PNBP.

Sebagai contoh, setoran yang berasal dari kepabeanan dan cukai nilainya mencapai Rp 109,1 triliun. Nilai ini turun 7,8 persen dari Rp 118,4 triliun pada Mei tahun lalu.

Susutnya setoran kepabeanan dan cukai utamanya disebabkan oleh penerimaan cukai yang turun signifikan, yakni 12,6 persen menjadi Rp 81,1 triliun.

Bendahara negara itu menyebutkan, penurunan setoran cukai dipengaruhi oleh turunnya cukai hasil tembakau.

"Kami akan melakukan pengawasan dan penindakan terutama untuk rokok ilegal," kata Sri Mulyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penurunan Tingkat Kemiskinan Dinilai Belum Memuaskan

Penurunan Tingkat Kemiskinan Dinilai Belum Memuaskan

Whats New
Angkasa Pura Indonesia Pastikan Merger AP I dan II Tak Timbulkan PHK Karyawan

Angkasa Pura Indonesia Pastikan Merger AP I dan II Tak Timbulkan PHK Karyawan

Whats New
Kinerja Manufaktur Merosot Lagi, Kemenperin Soroti Pesanan Turun hingga Regulasi

Kinerja Manufaktur Merosot Lagi, Kemenperin Soroti Pesanan Turun hingga Regulasi

Whats New
Pentingnya Bank Syariah Milik Umat di Tengah Dugaan Batalnya Merger Bank Muamalat dan BTN Syariah

Pentingnya Bank Syariah Milik Umat di Tengah Dugaan Batalnya Merger Bank Muamalat dan BTN Syariah

Whats New
PDN Diserang Ransomware, Kemenhub Pastikan Tak Ganggu Pelayanan

PDN Diserang Ransomware, Kemenhub Pastikan Tak Ganggu Pelayanan

Whats New
5 Cara Proteksi Keuangan Sesuai Prinsip Syariah

5 Cara Proteksi Keuangan Sesuai Prinsip Syariah

Whats New
Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat Diduga Terkendala Kesepakatan Valuasi

Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat Diduga Terkendala Kesepakatan Valuasi

Whats New
Jalan Panjang Nasabah Kresna Life Terima Hak Maksimal Pemegang Polis

Jalan Panjang Nasabah Kresna Life Terima Hak Maksimal Pemegang Polis

Whats New
Diduga Batal Merger, Pakar: BTN Syariah dan Bank Muamalat Beda Visi

Diduga Batal Merger, Pakar: BTN Syariah dan Bank Muamalat Beda Visi

Whats New
Jangan Ceroboh, Begini Cara Menggunakan 'Paylater' dengan Bijak

Jangan Ceroboh, Begini Cara Menggunakan "Paylater" dengan Bijak

Spend Smart
Ada Gelombang PHK, Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Sektor Tekstil Turun

Ada Gelombang PHK, Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Sektor Tekstil Turun

Whats New
OJK Rilis Aturan Paylater Tahun Depan, Bank CIMB Niaga Perkuat Fondasi Bisnis

OJK Rilis Aturan Paylater Tahun Depan, Bank CIMB Niaga Perkuat Fondasi Bisnis

Whats New
Gajah Tunggal Bakal Tebar Dividen Rp 174,2 Miliar, Cek Jadwalnya

Gajah Tunggal Bakal Tebar Dividen Rp 174,2 Miliar, Cek Jadwalnya

Whats New
IHSG dan Rupiah Kompak Melemah di Akhir Sesi

IHSG dan Rupiah Kompak Melemah di Akhir Sesi

Whats New
Industri Penerbangan Terdampak Pelemahan Rupiah, INACA Minta Ada Relaksasi

Industri Penerbangan Terdampak Pelemahan Rupiah, INACA Minta Ada Relaksasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com